Jawa Barat Terapkan Kurikulum Wajib Militer di SMA/SMK Tahun 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) berencana memberlakukan kurikulum wajib militer di seluruh sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayahnya. Program yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan jiwa bela negara, dan mengurangi angka kenakalan remaja. Inisiatif ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam keterangan resmi yang dirilis baru-baru ini.

Kurikulum wajib militer ini akan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal SMA/SMK. Keberadaan anggota TNI dan Polri sebagai pembina di setiap sekolah menjadi kunci keberhasilan program. Tugas para pembina tidak hanya sebatas memberikan pelatihan dasar militer, melainkan juga berperan sebagai mentor yang membimbing siswa dalam pengembangan karakter, mengidentifikasi potensi dan bakat, serta menyalurkan aspirasi mereka, termasuk bagi mereka yang bercita-cita mengabdi di lingkungan TNI dan Polri. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para siswa untuk memasuki jenjang pendidikan atau karier di bidang pertahanan dan keamanan.

Lebih dari sekadar pelatihan kedisiplinan, kurikulum wajib militer ini dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Integrasi program dengan sektor-sektor strategis di Jawa Barat, seperti pertanian dan peternakan, bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan mampu berkontribusi langsung pada pembangunan daerah. Gubernur Mulyadi menekankan bahwa program ini bukan hanya soal membentuk karakter bela negara, tetapi juga mencetak generasi muda yang tangguh dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Pemprov Jabar meyakini bahwa program ini dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang kerap terjadi di kalangan pelajar, seperti tawuran, perkelahian, dan kenakalan remaja lainnya. Disiplin dan tanggung jawab yang ditanamkan melalui program wajib militer diharapkan dapat mengalihkan perhatian siswa dari kegiatan-kegiatan negatif dan mendorong mereka untuk lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan diri. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menekan angka pengangguran di Jawa Barat dengan mempersiapkan lulusan yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri.

Program wajib militer ini tentu bukan tanpa tantangan. Implementasinya memerlukan koordinasi yang intensif antara Pemprov Jabar, Kementerian Pendidikan, dan pihak TNI/Polri. Perencanaan kurikulum yang matang dan pelatihan yang memadai bagi para pembina juga menjadi faktor kunci keberhasilan program. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penyusunan kurikulum yang detail, pelatihan bagi para pembina TNI/Polri, serta sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan orang tua siswa agar program ini dapat diterima dengan baik dan berjalan efektif.

Rencana Implementasi Program:

• Tahap perencanaan kurikulum dan pelatihan pembina (saat ini).
• Sosialisasi program kepada sekolah dan orang tua siswa (tahun 2025).
• Implementasi kurikulum wajib militer di SMA/SMK se-Jawa Barat (tahun ajaran 2025/2026).

Dengan langkah-langkah yang terencana dan terukur, diharapkan program wajib militer di Jawa Barat dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda dan pembangunan daerah secara keseluruhan.