Gelombang PHK Mengancam Industri Event dan MICE Bali Akibat Efisiensi Anggaran

Denpasar, Bali - Industri Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) dan event di Bali sedang menghadapi tantangan berat. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 2.500 pekerja di sektor ini. Dampak yang lebih luas, hilangnya mata pencaharian ribuan pekerja ini dapat memperburuk kondisi ekonomi Bali yang selama ini mengandalkan sektor pariwisata.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Indonesia Event Industry Council (IVENDO) Bali telah melakukan survei yang mengungkapkan fakta mencengangkan. Sebanyak 85% pelaku industri event di Bali mengalami penurunan pendapatan yang signifikan akibat pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas, rapat, dan seminar yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Penurunan ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan event organizer (EO), tetapi juga berdampak pada vendor produksi, tenaga kerja lepas, dan sektor-sektor pendukung lainnya seperti perhotelan, transportasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Grace Jeanie, Ketua DPD IVENDO Bali, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini. "Industri event adalah salah satu tulang punggung ekonomi Bali. Jika event-event besar dibatalkan atau anggarannya dikurangi, maka bukan hanya penyelenggara yang terdampak, tetapi juga ribuan pekerja di sektor ini," ujarnya.

Potensi Kerugian Triliunan Rupiah dan Dampak Negatif Lainnya

IVENDO Bali memperkirakan potensi kerugian yang dapat dialami industri event di Bali mencapai Rp 3,15 triliun jika kebijakan efisiensi anggaran ini terus berlanjut. Kerugian ini mencakup hilangnya pendapatan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan event, mulai dari EO, vendor, hingga tenaga kerja lepas. Selain kerugian finansial, kebijakan ini juga berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan bisnis, yang berakibat pada tingkat hunian hotel, penggunaan layanan transportasi, serta konsumsi di restoran dan destinasi wisata.

Survei IVENDO Bali juga menunjukkan bahwa 57% responden pesimis terhadap masa depan industri event di Bali. Mereka khawatir bahwa sektor ini akan semakin sulit untuk berkembang jika pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendukungnya. Kebijakan efisiensi anggaran ini dinilai dapat menghambat pertumbuhan industri event dan mengurangi daya saing Bali sebagai destinasi MICE internasional.

Harapan Industri Event Bali kepada Pemerintah

Para pelaku industri event di Bali berharap agar pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran ini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mereka meyakini bahwa solusi yang diambil harus mempertimbangkan keberlanjutan industri event dan perekonomian Bali secara keseluruhan. Beberapa solusi yang diusulkan antara lain:

• Meningkatkan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan event-event berkualitas yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.
• Memberikan insentif kepada perusahaan EO dan vendor lokal untuk meningkatkan daya saing mereka.
• Mempermudah perizinan untuk penyelenggaraan event.
• Mempromosikan Bali sebagai destinasi MICE yang menarik di pasar internasional.

Dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan industri event dan MICE di Bali. Sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Jika industri ini terpuruk, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Bali.