Bandung Bergejolak: Aksi Massa Menentang Pengesahan UU TNI

Jumat sore, 21 Maret 2025, Kota Bandung menjadi saksi bisu berkobarnya semangat perlawanan. Ratusan mahasiswa dan anggota masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di depan Kantor DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, untuk menyampaikan aspirasi mereka. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh pengesahan revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) yang dianggap kontroversial dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

Massa aksi yang didominasi pakaian serba hitam, membawa spanduk dan poster bertuliskan kecaman terhadap RUU TNI. Mereka menilai bahwa undang-undang tersebut memberikan ruang gerak yang terlalu luas bagi militer dalam ranah sipil, sehingga berpotensi membangkitkan kembali memori kelam Dwifungsi ABRI di masa lalu.

Koordinator aksi, Ahmad Sidiq, yang mewakili aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas di Bandung Raya dan elemen masyarakat sipil lainnya, menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, pengesahan RUU TNI dilakukan secara tersembunyi dan tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai.

"Kami menuntut DPR RI untuk mencabut RUU TNI. Pengesahan yang dilakukan secara diam-diam ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat," tegas Ahmad di sela-sela aksi.

Kekhawatiran Akan Supremasi Sipil

Ahmad Sidiq juga menyoroti bahwa RUU TNI berpotensi merampas hak-hak masyarakat sipil. Ia khawatir bahwa dengan memberikan kesempatan kepada anggota TNI untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, supremasi sipil akan terancam dan proses demokratisasi yang telah berjalan akan mengalami kemunduran.

"Jika TNI masuk ke ranah sipil, lalu bagaimana nasib rakyat? TNI seharusnya fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga keamanan negara, bukan ikut campur dalam urusan pemerintahan," ujarnya dengan nada prihatin.

Lebih lanjut, Ahmad mengkritik alokasi anggaran yang dianggap tidak pro-rakyat. Ia menyoroti bahwa di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat, DPR RI justru terlihat boros dalam penggunaan anggaran, seperti mengadakan rapat-rapat di hotel mewah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai representasi rakyat yang seharusnya menjadi fokus utama para wakil rakyat.

Tuntutan Aksi

Secara garis besar, tuntutan utama dari aksi unjuk rasa ini adalah:

• Mencabut revisi Undang-Undang TNI.
• Menjamin supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara.
• Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.
• Mengevaluasi alokasi anggaran negara agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

Aksi unjuk rasa ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat sipil di Bandung Raya tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan rakyat dan mengancam demokrasi. Mereka akan terus menyuarakan aspirasi dan melakukan perlawanan hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Kedepan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan undang-undang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.