Penggeledahan KPK di Kantor Dinas PUPR Musi Banyuasin Berjalan Lancar, Didukung Penuh Polres Muba

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di dua kantor pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin pada Selasa, 4 Maret 2025. Penggeledahan yang berlangsung dari pagi hingga sore hari ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi dalam proyek peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Musi Banyuasin tahun anggaran 2018. Proses penggeledahan berjalan tertib dan lancar, berkat dukungan penuh dari pihak Kepolisian Resor (Polres) Musi Banyuasin yang memberikan pengamanan.

Kapolres Muba, AKBP Listyono Dwi Nugroho, membenarkan keterlibatan jajarannya dalam mengamankan lokasi penggeledahan. Ia menegaskan bahwa peran Polres Muba semata-mata untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses hukum yang dilakukan KPK. “Personel kami hanya bertugas memfasilitasi pengamanan selama penggeledahan di Kantor Dinas PUPR Musi Banyuasin,” ujar Kapolres kepada awak media. Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut berlangsung tanpa kendala berarti dan petugas KPK meninggalkan lokasi setelah menyelesaikan penggeledahan.

Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa penggeledahan tersebut terkait dengan proyek peningkatan Jalan Tebing Bulang KM 11 Jirak-Jembatan Gantung-Talang Simpang-Simpang Rukun Rahayu-Mekar Jaya. Proyek infrastruktur tersebut diduga menjadi pusat perhatian penyidik KPK dalam upaya mengungkap dugaan penyimpangan dana APBD 2018. Sejumlah dokumen penting dan barang elektronik telah diamankan oleh tim penyidik KPK sebagai barang bukti.

Meskipun penggeledahan telah dilakukan, hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Proses investigasi masih terus berjalan, dan penyidik KPK akan menganalisis seluruh bukti yang telah dikumpulkan. Kerjasama yang baik antara KPK dan Polres Muba diharapkan dapat mempercepat proses penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Proses pengamanan yang dilakukan Polres Muba patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan terjaganya keamanan dan ketertiban selama penggeledahan, proses investigasi dapat berjalan efektif dan efisien. Keterbukaan informasi juga menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Ke depannya, diharapkan kerjasama antar lembaga penegak hukum akan terus ditingkatkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara juga menjadi hal yang krusial untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan.

Berikut beberapa poin penting terkait penggeledahan tersebut:

• Penggeledahan dilakukan di dua kantor pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin.
• Sasaran penggeledahan terkait dugaan korupsi proyek peningkatan jalan tahun anggaran 2018.
• Polres Muba memberikan pengamanan penuh untuk memastikan kelancaran proses penggeledahan.
• Sejumlah dokumen dan barang elektronik telah diamankan sebagai barang bukti.
• Hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh KPK.

Proses hukum akan terus berlanjut hingga terungkapnya seluruh fakta dan pelaku yang terlibat dalam dugaan korupsi ini. Komitmen untuk memberantas korupsi harus terus diperkuat melalui kerjasama yang solid antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat.