Kementerian PUPR Gandeng Kemenkes Sediakan Rumah Subsidi bagi Tenaga Kesehatan

Kabar gembira bagi para pahlawan kesehatan Indonesia! Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menggodok program penyediaan 30 ribu unit rumah subsidi khusus bagi tenaga kesehatan di seluruh pelosok negeri.

Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor kesehatan, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah (MBR). Menteri PUPR, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa program ini menyasar perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat lainnya.

"Kami sangat memahami peran vital tenaga kesehatan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kami berupaya memfasilitasi mereka dengan hunian yang layak dan terjangkau," ujar Menteri Maruarar Sirait usai bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Jumat (21/03/2025).

Skema Pembiayaan dan Kuota

Skema pembiayaan rumah subsidi ini akan melibatkan Bank BTN dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Kementerian PUPR menargetkan alokasi 15 ribu unit untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu unit untuk tenaga kesehatan masyarakat.

"Minggu depan, kami akan menindaklanjuti program ini dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan BPS terkait data tenaga kesehatan yang memenuhi syarat," lanjut Menteri Ara.

Pihaknya juga akan berkoordinasi untuk mengamankan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi tenaga kesehatan. MoU tersebut direncanakan akan diteken pada Kamis, 27 Maret mendatang.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai, program ini akan sangat membantu tenaga kesehatan, terutama dalam memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

"Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri PUPR atas perhatiannya kepada tenaga kesehatan. Program ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka," ungkap Menteri Budi.

Syarat dan Ketentuan

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 220 ribu kuota FLPP yang tersedia. Sebagian dari kuota tersebut akan dialokasikan untuk berbagai profesi, termasuk tenaga kesehatan.

"Kami telah menyepakati alokasi 30 ribu unit untuk tenaga kesehatan. Syaratnya, mereka harus termasuk dalam kategori MBR. Untuk yang masih sendiri, maksimal penghasilan Rp 7 juta, menikah Rp 8 juta, dan (kawasan) Papua Rp 10 juta. Selain itu, ini harus merupakan rumah pertama," pungkas Heru.

Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para tenaga kesehatan yang selama ini kesulitan memiliki rumah. Dengan hunian yang layak, mereka dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.

Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan memacu semangat mereka dalam melayani masyarakat. Ini adalah investasi penting bagi masa depan kesehatan Indonesia. Diharapkan program ini akan berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para pahlawan kesehatan.

Rincian Program Rumah Subsidi:

• Total Unit: 30.000 unit
• Sasaran: Perawat, Bidan, Tenaga Kesehatan Masyarakat
• Pembiayaan: Bank BTN dan BP Tapera
• Kuota:
  • Perawat: 15.000 unit
  • Bidan: 10.000 unit
  • Tenaga Kesehatan Masyarakat: 5.000 unit
• Syarat:
  • Masuk kategori MBR
  • Penghasilan maksimal:
    • Sendiri: Rp 7 juta
    • Menikah: Rp 8 juta
    • Papua: Rp 10 juta
  • Rumah pertama