Gelombang demonstrasi yang mewarnai pengesahan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengambil langkah proaktif. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa DPR dan pemerintah akan mempercepat sosialisasi UU TNI kepada masyarakat luas. Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran dan penolakan yang muncul dari berbagai elemen masyarakat terhadap revisi undang-undang tersebut.

"Tentu saja kami DPR RI dan Pemerintah akan segera mensosialisasikan hal itu, sehingga publik dan masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kemudian kesalahpahaman," ujar Puan Maharani, usai acara buka bersama di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025). Pernyataan ini mencerminkan kesadaran DPR akan pentingnya membangun pemahaman yang komprehensif di kalangan masyarakat terkait substansi perubahan dalam UU TNI.

Fokus utama sosialisasi ini adalah untuk menghilangkan kecurigaan dan potensi kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat kurangnya informasi yang akurat. Puan Maharani menekankan bahwa transparansi adalah kunci untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan lembaga negara.

Pasal-pasal yang Menjadi Sorotan:

Beberapa pasal dalam UU TNI yang mengalami perubahan dan menjadi sorotan publik antara lain:

• Pasal 7: (Deskripsi singkat tentang isu terkait pasal 7)
• Pasal 47: (Deskripsi singkat tentang isu terkait pasal 47)
• Pasal 53: (Deskripsi singkat tentang isu terkait pasal 53)

Detail perubahan pada pasal-pasal ini akan menjadi materi utama dalam sosialisasi yang akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari masyarakat.

Meski Puan Maharani belum memberikan tanggal pasti kapan sosialisasi akan dimulai, ia menegaskan bahwa upaya ini akan dilakukan secepat mungkin. "Insyaallah secepatnya," ujarnya.

Pengesahan UU TNI sendiri diwarnai aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, bahkan sempat terjadi upaya penjebolan pagar. Aksi ini menunjukkan betapa sensitifnya isu terkait TNI di mata masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif dan transparan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa UU TNI dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.