Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam) turun ke jalan di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Samarinda, pada hari Jumat (21/3/2025). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap Undang-Undang (UU) TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI, yang dianggap membuka celah bagi militerisasi dalam ranah sipil.

Massa aksi yang mulai berkumpul sejak pukul 16.30 WITA, membawa berbagai spanduk dan poster dengan pesan-pesan kritis terhadap UU TNI. Mereka juga meneriakkan yel-yel bernada protes seperti "DPR Kosong, DPR Kosong" sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja para wakil rakyat.

Fatur, Humas Aksi Aliansi Mahakam, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini adalah wujud kepedulian terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. "Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawal isu ini dan menolak segala bentuk pelemahan demokrasi melalui UU TNI," tegasnya.

Adapun tuntutan utama yang disuarakan oleh Aliansi Mahakam dalam aksi demonstrasi ini adalah:

• Penolakan terhadap UU TNI: UU ini dinilai memberikan peluang bagi personel militer untuk menduduki jabatan-jabatan sipil di luar Kementerian Pertahanan, yang bertentangan dengan prinsip supremasi sipil yang diperjuangkan sejak reformasi 1998.
• Desakan Pengesahan RUU Perampasan Aset: Mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen penting dalam memberantas korupsi dan pencucian uang. Mereka menilai lambatnya pengesahan RUU ini menunjukkan kurangnya komitmen negara dalam memberantas kejahatan luar biasa yang merugikan rakyat.
• Penarikan Personel TNI dari Jabatan Sipil: Mahasiswa menuntut agar personel aktif TNI yang saat ini menduduki jabatan sipil segera ditarik. Mereka berpendapat bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil dapat mengganggu profesionalitas TNI dan menyeretnya ke dalam kepentingan politik.

Rahma, seorang peserta aksi berusia 21 tahun, menyampaikan kekhawatirannya bahwa keterlibatan TNI dalam jabatan sipil dapat mengancam kebebasan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. "Kami yang hidup di era reformasi tidak ingin kembali ke masa di mana militer punya kekuasaan di semua lini kehidupan. Rakyat sipil harus tetap punya kontrol atas pemerintahan," ujarnya dengan nada prihatin.

Aksi demonstrasi ini berlangsung hingga pukul 18.30 WITA. Sayangnya, tidak ada perwakilan dari DPRD Kaltim yang bersedia menemui para demonstran untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi mereka. Meskipun demikian, mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka didengar dan dipenuhi.

"Kami tidak akan diam. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang mencederai demokrasi. Akan ada aksi lanjutan sampai tuntutan kami dipenuhi," pungkas Fatur, menandakan bahwa perjuangan Aliansi Mahakam akan terus berlanjut.