Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang melarang calon legislatif (caleg) terpilih untuk mengundurkan diri dengan alasan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan ini disambut baik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melihatnya sebagai langkah positif dalam membuka ruang bagi munculnya pemimpin dari berbagai kalangan.

Senior PDIP, Hendrawan Supratikno, menyampaikan apresiasinya terhadap putusan MK. Menurutnya, kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi individu-individu potensial untuk terlibat dalam kepemimpinan daerah, tanpa harus mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat melalui pemilihan legislatif. Hendrawan juga menyoroti bahwa putusan ini diharapkan dapat mengatasi praktik politik yang monoton, di mana tokoh-tokoh yang sama terus mendominasi arena politik.

Mengatasi Politik 'Lu Lagi Lu Lagi'

Hendrawan Supratikno secara implisit mengkritik kecenderungan dalam politik Indonesia di mana figur-figur yang itu-itu saja terus menduduki jabatan publik. Ia menyebut fenomena ini sebagai penyakit politik "L4" atau "lu lagi lu lagi." Dengan adanya larangan bagi caleg terpilih untuk mundur demi Pilkada, diharapkan akan muncul wajah-wajah baru yang segar dan membawa gagasan inovatif untuk pembangunan daerah.

Dorongan untuk Pembatasan Dinasti Politik

Lebih lanjut, Hendrawan menyampaikan harapan agar MK juga mempertimbangkan larangan serupa terhadap pencalonan istri/suami atau anak dari petahana yang sedang menjabat di eksekutif. Menurutnya, praktik dinasti politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Pembatasan dinasti politik akan membuka peluang bagi individu-individu yang memiliki kompetensi dan integritas untuk bersaing secara adil dalam pemilihan kepala daerah.

Selaras dengan Pemberantasan KKN

Hendrawan menegaskan bahwa putusan MK ini sejalan dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang tertuang dalam Tap MPR No. VIII/2001. Ia menekankan bahwa Tap MPR tersebut masih relevan dan harus terus menjadi landasan dalam upaya perbaikan demokrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mencegah praktik politik transaksional dan dinasti politik, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dasar Hukum Putusan MK

Putusan MK terkait larangan caleg terpilih mundur demi maju Pilkada ini tertuang dalam perkara nomor 176/PUU-XXII/2024. Gugatan ini diajukan oleh tiga mahasiswa yang menyoroti dampak negatif dari fenomena caleg terpilih yang mengundurkan diri. MK mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dan menyatakan bahwa praktik tersebut tidak sehat bagi demokrasi.

Dalam pertimbangannya, MK menekankan bahwa pengunduran diri caleg terpilih demi Pilkada berpotensi menimbulkan politik transaksional dan mencederai kedaulatan rakyat. Pemilih telah memberikan mandat kepada caleg terpilih untuk mewakili mereka di lembaga legislatif. Jika caleg tersebut mengundurkan diri, maka hak konstitusional pemilih telah dilanggar.