Kementerian Pariwisata Khawatir Pembongkaran Sepihak di Puncak Bogor Ancam Investasi Pariwisata

Jakarta - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan keprihatinannya atas tindakan pembongkaran dan penyegelan tempat wisata yang telah beroperasi di kawasan Puncak, Bogor. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa tindakan sepihak seperti ini dapat memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi di sektor pariwisata Indonesia.

Dalam keterangan yang dikutip dari Kompas TV, Sabtu (22/3/2025), Menteri Widiyanti menekankan pentingnya menghormati legalitas yang telah dikantongi oleh para pelaku usaha pariwisata. "Pembongkaran tidak boleh dilakukan sepihak, apalagi jika legalitas usaha sudah diurus dengan sah," ujarnya.

Dampak Negatif Terhadap Iklim Investasi

Kementerian Pariwisata melihat penyegelan dan pembongkaran tempat wisata yang telah memiliki izin sebagai preseden buruk yang dapat menghambat investasi di sektor pariwisata. Investor akan merasa ragu untuk menanamkan modalnya jika ada potensi pembatalan izin dan pembongkaran properti secara tiba-tiba.

"Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah preseden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia," kata Widiyanti.

Menteri Widiyanti mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi yang terjadi di Kabupaten Bogor. Kemenpar terus memantau perkembangan situasi dan berupaya mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Imbauan untuk Pelaku Usaha Pariwisata

Kementerian Pariwisata terus mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memastikan kelengkapan perizinan dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Sektor pariwisata sangat bergantung pada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan, sehingga penting bagi pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi.

"Kami juga mengimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan," kata Widiyanti.

Solusi yang Diharapkan

Kementerian Pariwisata berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dapat mencari solusi yang adil dan bijaksana dalam menangani permasalahan tempat wisata di Puncak. Dialog dan musyawarah dengan para pelaku usaha pariwisata perlu diintensifkan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi investor yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata.

Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian masalah ini:

• Kepastian Hukum: Pemerintah harus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pariwisata.
• Kemudahan Perizinan: Pemerintah harus mempermudah proses perizinan bagi investor.
• Dialog dan Musyawarah: Pemerintah harus mengintensifkan dialog dan musyawarah dengan para pelaku usaha pariwisata.
• Keseimbangan Pembangunan dan Konservasi: Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi lingkungan.

Diharapkan dengan solusi yang tepat, sektor pariwisata di Puncak Bogor dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah dan nasional.