Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pelabuhan Bima pada Jumat malam (21/3/2025) untuk memastikan kesiapan fasilitas dan pelayanan dalam menghadapi lonjakan arus mudik Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025. Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk memantau kesiapan posko mudik dan fasilitas kapal, tetapi juga untuk menyoroti permasalahan sedimentasi yang semakin mengkhawatirkan di area pelabuhan.

Iqbal tiba di Pelabuhan Bima sekitar pukul 22.00 WITA, didampingi oleh Walikota Bima, A. Rahman, dan Kepala Pelni Cabang Bima, Agus Zuldi Hermawan. Rombongan langsung menuju posko pelayanan mudik untuk memeriksa kesiapan petugas dan fasilitas pendukung. Gubernur juga menyempatkan diri meninjau salah satu kapal Pelni, KM Willis, yang sedang bersandar di dermaga. Beliau berinteraksi dengan nakhoda, kru kapal, dan beberapa penumpang untuk memastikan kenyamanan dan keamanan selama pelayaran.

Setelah melakukan peninjauan menyeluruh, Iqbal menyatakan bahwa secara umum Pelabuhan Bima telah siap untuk melayani arus mudik dan balik Lebaran 2025. Ia juga mengapresiasi peningkatan fasilitas kapal Pelni yang akan mengangkut para pemudik. "Alhamdulillah, persiapan dan kesiapan arus mudik dan balik Lebaran 2025 di Pelabuhan Bima sejauh ini sudah berjalan dengan baik," ujarnya.

Pelabuhan Bima merupakan salah satu titik krusial dalam jaringan transportasi laut di NTB, dengan lalu lintas penumpang yang sangat tinggi selama musim mudik Lebaran. Pelabuhan ini menjadi penghubung penting antara Bima dengan berbagai wilayah di Indonesia Timur, termasuk Labuhan Bajo dan Makassar. Tingginya volume penumpang ini menuntut kesiapan infrastruktur dan pelayanan yang optimal.

Namun, Iqbal mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait sedimentasi yang semakin parah di Pelabuhan Bima. Sedimentasi ini berpotensi mengganggu kelancaran arus pelayaran dan membahayakan keselamatan kapal. "Untuk itu ke depannya, kami akan memperjuangkan bersama-sama untuk mengatasi hal ini (sedimentasi tinggi di Pelabuhan Bima)," tegasnya.

Gubernur NTB juga mengemukakan beberapa opsi solusi untuk mengatasi masalah sedimentasi ini. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah relokasi pelabuhan ke lokasi yang memiliki kedalaman air yang lebih memadai dan representatif. "Karena sedimentasi ini, bisa mengganggu arus pelayaran laut di Pelabuhan. Jadi harus dicarikan solusi," imbuhnya.

Selain meninjau kesiapan Pelabuhan Bima, Iqbal juga melakukan pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok (bapok) di pasar-pasar tradisional di Bima. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan menjelang Hari Raya Idulfitri. "Di Bima kami juga cek persediaan dan harga bapok di pasar jelang Lebaran," kata Iqbal.

Iqbal menjelaskan bahwa harga beberapa bahan pokok di Pulau Lombok yang sempat mengalami kenaikan selama dua minggu pertama bulan Ramadan, kini sudah berangsur turun. Ia berharap kondisi serupa juga terjadi di Bima. "Alhamdulillah, beberapa bapok yang harganya naik dua minggu saat Ramadan di Pulau Lombok, saat ini sudah berangsur turun. Kalau di Bima, kami belum tahu kondisinya, besok kami cek," sambungnya.

Gubernur NTB meyakini bahwa ketersediaan bahan pokok di seluruh kabupaten/kota di NTB dalam kondisi aman dan terkendali. Ia juga optimis bahwa harga-harga akan relatif stabil hingga akhir Lebaran. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi potensi lonjakan harga, termasuk melakukan intervensi pasar jika diperlukan. "Lagi pula 10 pemerintah kabupaten/kota di NTB juga sudah siap melakukan antisipasi lonjakan harga. Termasuk melakukan intervensi pasar," pungkasnya.

Daftar Periksa Kesiapan Mudik Lebaran di Pelabuhan Bima:

• Posko Mudik: Kesiapan petugas, fasilitas informasi, dan layanan kesehatan.
• Fasilitas Kapal: Kondisi kapal, keselamatan, dan kenyamanan penumpang.
• Sedimentasi: Dampak terhadap kelancaran pelayaran dan solusi yang diusulkan.
• Harga Bahan Pokok: Stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di pasar tradisional.
• Antisipasi Lonjakan Harga: Kesiapan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi pasar.