Teror Kepala Babi ke Tempo: Simbol Ancaman terhadap Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia

Jakarta – Insiden pengiriman kepala babi yang telah dimutilasi ke kantor redaksi Tempo menjadi sorotan tajam, memicu kecaman luas dan meningkatkan kekhawatiran serius tentang masa depan kebebasan pers di Indonesia. Aksi intimidasi ini, yang menargetkan secara spesifik jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana (Cica), dipandang sebagai serangan langsung terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan upaya untuk membungkam suara kritis.

Kronologi Kejadian

Paket mencurigakan berisi kepala babi yang telah dipotong telinganya tiba di kantor Tempo pada Rabu, 19 Maret 2025, namun baru sampai ke tangan Cica pada Kamis sore setelah ia kembali dari tugas peliputan. Paket tersebut, yang dibungkus dalam kardus, styrofoam, dan plastik, tidak menyertakan pesan apapun kecuali kata "Cica", yang jelas merujuk pada jurnalis tersebut. Ketika dibuka, bau busuk langsung menyengat, memaksa staf redaksi untuk memindahkan paket tersebut ke luar ruangan.

Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat, menggambarkan kejadian tersebut sebagai tindakan yang sangat mengganggu dan mengkhawatirkan. Ia menegaskan bahwa pengiriman kepala babi itu jelas merupakan bentuk intimidasi dan upaya untuk membungkam kebebasan pers.

Kecaman dan Reaksi

Insiden ini segera memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi pers, lembaga bantuan hukum, dan pejabat pemerintah. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras tindakan teror tersebut, menyatakan bahwa hal itu menunjukkan Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara hukum yang demokratis yang menjamin kebebasan pers. YLBHI juga menyoroti bahwa serangan terhadap pers bukan kejadian baru dan pemerintah serta aparat keamanan seringkali lambat dalam menanggapi kasus-kasus tersebut.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengutuk aksi teror tersebut sebagai tindakan kekerasan terhadap pers dan upaya intimidasi yang bertujuan untuk menakut-nakuti. Ia menyerukan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan untuk menggunakan hak jawab yang telah dijamin oleh undang-undang.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, yang juga seorang mantan jurnalis, menyayangkan insiden tersebut dan menyarankan agar Tempo melaporkannya kepada pihak kepolisian agar pelaku dapat segera ditangkap. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kebebasan pers dan selalu mendengarkan masukan dari masyarakat dan media.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas, juga meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus tersebut. Ia menduga bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah persatuan bangsa dengan melakukan tindakan teror tersebut.

Laporan ke Polisi dan Proses Hukum

Redaksi Tempo secara resmi melaporkan peristiwa teror tersebut ke Bareskrim Polri pada Jumat, 21 Maret 2025. Laporan tersebut diterima dengan nomor STTL/153/III/2025/BARESKRIM. Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), Erick Tanjung, menjelaskan bahwa laporan tersebut menjerat pelaku dengan Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur tentang tindakan yang menghambat kerja jurnalistik, serta Pasal 335 KUHP tentang ancaman dengan kekerasan.

Erick Tanjung menambahkan bahwa proses pembuatan laporan sempat diwarnai diskusi panjang dengan penyidik, terutama terkait dengan pemahaman Pasal 18 ayat 1 UU Pers. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman aparat penegak hukum tentang undang-undang yang melindungi kebebasan pers.

Implikasi dan Seruan

Teror kepala babi ke Tempo bukan hanya ancaman terhadap keselamatan jurnalis dan kebebasan pers, tetapi juga merupakan serangan terhadap pilar-pilar demokrasi. Insiden ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dan media, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan intimidasi. Semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi pers, dan masyarakat sipil, harus bersatu untuk melawan segala bentuk ancaman terhadap kebebasan pers dan memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja dengan aman dan tanpa rasa takut.

Berikut adalah poin penting yang perlu diperhatikan:

• Ancaman terhadap Kebebasan Pers: Insiden ini merupakan indikasi nyata bahwa kebebasan pers di Indonesia masih rentan dan perlu terus diperjuangkan.
• Perlindungan Jurnalis: Pemerintah dan aparat penegak hukum harus meningkatkan perlindungan terhadap jurnalis agar mereka dapat bekerja dengan aman dan tanpa rasa takut.
• Penegakan Hukum: Pelaku teror dan intimidasi terhadap pers harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Solidaritas: Masyarakat sipil, organisasi pers, dan semua pihak yang peduli dengan demokrasi harus bersatu untuk melawan segala bentuk ancaman terhadap kebebasan pers.

Kebebasan pers adalah fondasi penting bagi demokrasi yang sehat. Tanpa pers yang bebas, masyarakat tidak dapat memperoleh informasi yang akurat dan berimbang, yang merupakan prasyarat untuk pengambilan keputusan yang tepat dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.