Evaluasi Komunikasi Publik Pemerintah: Instruksi Prabowo dan Kritik terhadap Kepala PCO

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan arahan kepada jajaran pemerintahannya untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat. Instruksi ini muncul sebagai respons terhadap persepsi bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah belum sepenuhnya dipahami oleh publik. Politisi PDIP, Guntur Romli, menanggapi instruksi ini dengan menyoroti peran Kantor Komunikasi Kepresidenan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya menyoroti kinerja Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi.

Kritik terhadap Kepala PCO

Guntur Romli secara terbuka mengkritik Hasan Nasbi atas beberapa kesalahan komunikasi yang dianggap merugikan citra pemerintah. Ia mencontohkan beberapa kasus, termasuk tuduhan provokasi dan penyebaran narasi bohong terhadap demonstran RUU TNI melalui akun media sosial X, yang kemudian dihapus. Selain itu, respons Hasan Nasbi terhadap aksi teror pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo juga menuai kecaman. Alih-alih menunjukkan empati dan mengutuk tindakan tersebut, Hasan Nasbi justru memberikan komentar yang dianggap tidak pantas.

Romli berpendapat bahwa Kepala PCO seharusnya berperan dalam memperbaiki dan memperlancar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, ia menilai bahwa Hasan Nasbi justru memperburuk situasi. Romli menduga bahwa latar belakang Hasan Nasbi sebagai ahli survei, bukan ahli komunikasi, menjadi penyebab kurang optimalnya kinerja yang bersangkutan.

Teladan dari Presiden

Selain menyoroti kinerja Kepala PCO, Guntur Romli juga mengingatkan Presiden Prabowo untuk memberikan teladan dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Ia menyinggung kritik terhadap penggunaan istilah-istilah kontroversial oleh Presiden, seperti "ndasmu" dan "anjing menggonggong," yang dinilai kurang pantas dalam komunikasi publik seorang pemimpin negara.

Instruksi Presiden Prabowo

Instruksi Presiden Prabowo untuk memperbaiki komunikasi publik disampaikan dalam sidang kabinet di Istana Negara. Prabowo mengakui bahwa meskipun pemerintah telah melakukan banyak terobosan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan penting, narasi yang disampaikan kepada masyarakat masih kurang sempurna dan kurang intensif.

Berikut poin-poin penting dari instruksi Presiden Prabowo:

• Evaluasi Narasi Publik: Pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki narasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang telah diambil.
• Intensifikasi Komunikasi: Komunikasi dengan masyarakat perlu ditingkatkan secara intensif untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan pemerintah.
• Pentingnya Komunikasi yang Efektif: Prabowo menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Prabowo merasa terkesan dengan banyaknya kebijakan yang dapat dikeluarkan dalam waktu singkat, namun ia menyadari bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Dengan adanya instruksi dari Presiden dan kritik dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan kualitas komunikasi publiknya. Komunikasi yang efektif dan transparan akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional.