Badan Gizi Nasional Percepat Pembangunan Dapur SPPG di Daerah 3T dengan Anggaran Tambahan Rp 100 Triliun

Badan Gizi Nasional Pacu Pembangunan Dapur SPPG di Wilayah 3T dengan Dana Segar Rp 100 Triliun

Badan Gizi Nasional (BGN) berambisi untuk mempercepat pembangunan 1.542 unit Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, terutama di daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) di seluruh Indonesia. Langkah ini sejalan dengan kucuran anggaran tambahan sebesar Rp 100 triliun yang diharapkan cair pada September 2025.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa saat ini sudah terdapat 1.050 Dapur SPPG yang beroperasi melalui skema kemitraan tanpa menggunakan dana APBN. Namun, untuk menjangkau wilayah 3T, intervensi pemerintah melalui APBN menjadi krusial.

"Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," kata Dadan, saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

BGN menyadari bahwa keberadaan mitra swasta terbatas di wilayah 3T karena jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit. Oleh karena itu, kehadiran negara sangat diperlukan untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Dana tambahan sebesar Rp 100 triliun tersebut akan digunakan secara optimal untuk mendukung program MBG (Makanan Bergizi Gratis), termasuk operasional dan pembangunan Dapur SPPG. BGN menargetkan pencairan dana pada bulan September 2025.

Kerja Sama dengan Kementerian PU untuk Percepatan Pembangunan

Menyadari urgensi dan kebutuhan percepatan pembangunan Dapur SPPG, BGN menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memberikan bantuan dalam proses pembangunan dan pengawasan.

"Kami mohon bimbingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan Permen PU No. 1 tahun 2020 dan itu mendapatkan kualitas yang baik," ujar Dadan.

BGN berharap, dengan dukungan Kementerian PU, pembangunan Dapur SPPG dapat berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 1 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

Manfaat Pembangunan Dapur SPPG

Pembangunan Dapur SPPG diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di wilayah 3T. Dengan adanya Dapur SPPG, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang terjangkau.

Berikut beberapa manfaat utama dari pembangunan Dapur SPPG:

  • Meningkatkan ketersediaan makanan bergizi di wilayah 3T.
  • Menurunkan angka stunting dan gizi buruk.
  • Meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat.
  • Mendorong perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM.

BGN berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Pembangunan Dapur SPPG merupakan salah satu langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.