Anggaran Publik Terancam: Program Makan Bergizi Gratis Picu Polemik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, meskipun bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, kini memicu polemik serius terkait alokasi anggaran negara. Implementasi program ini, yang menelan biaya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, dikhawatirkan menggerogoti pos-pos anggaran krusial lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Keresahan ini muncul setelah adanya laporan dari berbagai daerah mengenai pemangkasan anggaran operasional di sektor-sektor vital. Kepala puskesmas di Lampung, misalnya, mengeluhkan pemotongan dana operasional yang berakibat pada kesulitan pengadaan obat-obatan. Keluhan serupa juga datang dari berbagai institusi pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta kantor-kantor dinas dan pemerintah desa. Mereka merasakan tekanan anggaran yang signifikan akibat realokasi dana untuk mendukung program MBG.

Dampak Pemangkasan Anggaran pada Sektor Publik

Pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah peningkatan gizi anak-anak harus dibayar dengan pengorbanan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang memadai, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan? Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menjadi dasar pemangkasan dan realokasi anggaran secara besar-besaran telah memicu kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat.

Berikut adalah beberapa dampak potensial dari pemangkasan anggaran di sektor-sektor vital:

• Pendidikan:
  • Penurunan kualitas pendidikan akibat kurangnya fasilitas, tenaga pengajar yang berkualitas, dan program-program pengembangan siswa.
  • Keterbatasan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
  • Penundaan atau pembatalan proyek-proyek pembangunan dan renovasi sekolah.
• Kesehatan:
  • Penurunan kualitas pelayanan kesehatan akibat kekurangan obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga medis.
  • Keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil.
  • Peningkatan risiko penyakit menular akibat kurangnya program pencegahan dan pengendalian.
• Infrastruktur:
  • Penundaan atau pembatalan proyek-proyek pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan irigasi.
  • Penurunan kualitas infrastruktur yang sudah ada akibat kurangnya perawatan dan pemeliharaan.
  • Hambatan pertumbuhan ekonomi akibat kurangnya infrastruktur yang memadai.

Akuntabilitas dan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Anggaran

Selain dampak sektoral, program MBG juga menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran negara. Proses pengambilan keputusan yang cenderung top-down dan kurang melibatkan partisipasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan UUD 1945, memicu kritik dari berbagai kalangan. Kurangnya transparansi dan diskusi publik yang memadai mengenai desain fiskal program ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.

Desentralisasi Fiskal dan Peran Pemerintah Daerah

Program MBG yang bersifat nasional juga berpotensi mengganggu desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah yang dipaksa untuk ikut serta dalam program ini tanpa dukungan anggaran yang memadai terpaksa memangkas program-program lokal yang sudah berjalan. Hal ini dapat menghambat pembangunan daerah dan mengurangi efektivitas pelayanan publik di tingkat lokal.

Perlunya Analisis Dampak Fiskal yang Komprehensif

Idealnya, program MBG harus didasarkan pada analisis dampak fiskal (fiscal impact analysis) yang komprehensif. Analisis ini harus mencakup identifikasi sumber pendanaan jangka panjang, evaluasi manfaat ekonomi, dan mitigasi risiko pemborosan anggaran. Sayangnya, hingga saat ini belum ada dokumen resmi pemerintah yang memaparkan peta sumber pendanaan jangka panjang program ini atau evaluasi manfaat ekonominya.

Peran DPR dalam Pengawasan Anggaran

Di sinilah peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sangat penting. DPR memiliki mandat konstitusional untuk melakukan fungsi anggaran dan pengawasan. Namun, ketika parlemen gagal menjalankan fungsi tersebut, maka ada potensi pembelokan arah fiskal nasional. DPR harus memastikan bahwa program MBG adil secara fiskal, tepat guna, dan berkelanjutan.

Menjaga Keseimbangan Antara Kebutuhan Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Kebijakan fiskal yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Program MBG, meskipun memiliki tujuan yang mulia, tidak boleh mengorbankan sektor-sektor vital lainnya yang juga penting untuk pembangunan bangsa. Pemerintah harus memastikan bahwa program ini dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel, serta tidak mengancam keberlanjutan fiskal negara.

Anggaran negara adalah amanat konstitusi untuk menciptakan keadilan sosial. Jika dana pendidikan dipotong demi sepiring nasi, maka kita akan memanen kegagalan generasi. Jika rumah sakit dikorbankan demi lumbung suara elektoral, maka kita sedang membiarkan rakyat sakit atas nama pembangunan.