Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting yang melarang calon legislatif (caleg) terpilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya demi mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada). Putusan ini disambut baik oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan dukungannya terhadap putusan MK tersebut. Menurutnya, suara rakyat yang telah diberikan kepada caleg terpilih harus dijaga dan dihormati. "Bagus. Suara rakyat perlu dijaga. Semua harus bertanggung jawab. Ini tantangan bagi parpol agar melakukan kaderisasi dengan serius. Perlu banyak figur berkualitas," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Mardani menambahkan bahwa putusan MK ini mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama ini terancam oleh praktik pengunduran diri caleg terpilih. PKS, kata dia, menyambut baik putusan yang dianggap sebagai langkah progresif dalam menjaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat.

"MK mengembalikan kedaulatan rakyat. Pengunduran diri caleg terpilih tidak boleh mencederai amanah dan suara rakyat yang sudah dipercayakan padanya," tegasnya.

Putusan MK ini tertuang dalam perkara nomor 176/PUU-XXII/2024. Sidang pembacaan putusan berlangsung di gedung MK pada Jumat (21/3/2025). Gugatan ini diajukan oleh tiga mahasiswa, yaitu Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, dan Fathur Rahman.

MK mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa fenomena caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang mengundurkan diri merupakan preseden buruk bagi demokrasi. MK juga menyoroti potensi praktik politik transaksional yang dapat merusak esensi kedaulatan rakyat.

"Tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepada daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat," demikian bunyi pertimbangan MK.

Implikasi Putusan MK

Putusan MK ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

• Penguatan Kedaulatan Rakyat: Putusan ini menegaskan bahwa suara rakyat dalam pemilu adalah amanah yang harus dijaga dan dihormati. Caleg terpilih memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
• Peningkatan Kualitas Kaderisasi Partai Politik: Partai politik dituntut untuk melakukan kaderisasi yang lebih serius dan menghasilkan figur-figur berkualitas yang memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat. Praktik pengunduran diri caleg terpilih menunjukkan adanya masalah dalam proses kaderisasi partai.
• Pencegahan Politik Transaksional: Putusan ini diharapkan dapat mencegah praktik politik transaksional yang seringkali mewarnai Pilkada. Caleg terpilih tidak boleh mengkhianati kepercayaan rakyat dengan mengundurkan diri demi mengejar jabatan politik yang lebih tinggi.
• Stabilitas Politik: Putusan ini dapat menciptakan stabilitas politik karena menghindari kekosongan jabatan legislatif akibat pengunduran diri caleg terpilih.

Dengan adanya putusan ini, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih sehat dan berkualitas, serta mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.

Berikut poin penting dari berita ini:

• Mahkamah Konstitusi (MK) melarang caleg terpilih mundur demi maju Pilkada.
• PKS mendukung putusan MK sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.
• MK menilai pengunduran diri caleg terpilih dapat mencederai amanah dan suara rakyat.
• Putusan MK diharapkan dapat memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan kualitas kaderisasi partai politik, mencegah politik transaksional, dan menciptakan stabilitas politik.