Kecelakaan Beruntun di Tol Sedyatmo: Siapa Bertanggung Jawab atas Kerugian?

Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan di ruas Tol Sedyatmo (Bandara Soekarno-Hatta) pada Sabtu sore (22/3/2025) memicu perdebatan mengenai tanggung jawab ganti rugi. Insiden ini bermula dari upaya sebuah mobil pikap untuk menyalip kendaraan lain, namun berujung pada tabrakan karambol yang merugikan sejumlah pihak.

Menurut keterangan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, kecelakaan bermula ketika pengemudi pikap Isuzu Traga bernama Sodikin, berusaha mendahului sebuah Mitsubishi Xpander di lajur 2. Diduga kurang perhitungan, Sodikin kehilangan kendali saat berpindah lajur ke kanan.

"Pada saat melaju di lajur 2, kemudian berpindah lajur untuk mendahului dari sebelah kanan kendaraan Mitsubishi Xpander nomor polisi B-2089-TYX yang dikemudikan Saudari Marhaenita," jelas AKBP Ojo Ruslani.

Aksi manuver yang gagal tersebut menyebabkan pikap menabrak bagian kanan Mitsubishi Xpander. Dampaknya tidak berhenti di situ. Pikap kemudian oleng ke kiri dan menghantam sebuah Daihatsu Xenia yang dikendarai Muhammad Taufiq yang berada di lajur satu. Bahkan, sebuah Toyota Calya yang tengah berhenti di bahu jalan karena mengalami kerusakan pun tak luput dari tabrakan.

Akibatnya, keempat kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun. Pikap yang dikemudikan Sodikin terguling di tengah jalan, sementara tiga kendaraan lainnya mengalami kerusakan pada bodi.

Pasca-kejadian, muncul pertanyaan krusial: Apakah pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan beruntun secara otomatis wajib menanggung seluruh kerugian yang dialami para korban? Menurut AKBP Ojo Ruslani, jawabannya tidak sesederhana itu. Keputusan akhir akan berada di tangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Proses Hukum dan Pertimbangan Ganti Rugi

Dalam proses persidangan di PTUN, hakim akan mempertimbangkan kemampuan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para korban. Jika terbukti mampu, putusan pengadilan dapat berupa kewajiban mengganti kerugian (denda) sebagai pengganti hukuman penjara atau kurungan.

Namun, jika pihak yang bersalah tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi tuntutan ganti rugi, maka putusan dapat kembali pada hukuman kurungan atau penjara.

"Pertama tersangka kecelakaan maju ke pengadilan kemudian Inkrah (putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap). Putusan berupa hukuman kurungan badan (tidak bicara keharusan mengganti)," jelas AKBP Ojo Ruslani.

Pihak yang bersalah juga memiliki hak untuk mengajukan banding ke PTUN jika merasa dirugikan dengan putusan yang ada. Keputusan PTUN akan menjadi penentu akhir, apakah pihak yang bersalah wajib mengganti kerugian atau menjalani hukuman kurungan badan.

"Keputusan PTUN ada perintah mengganti atau kurungan badan, kalau bisa ganti kerusakan ya enggak dikurung. Kalau enggak sanggup ganti, maka hukuman jadi kurungan atau penjara," imbuhnya.

Dengan demikian, tanggung jawab ganti rugi dalam kasus kecelakaan beruntun tidak serta merta dibebankan kepada pihak yang menjadi penyebab awal. Proses hukum dan pertimbangan kemampuan finansial menjadi faktor penentu dalam putusan pengadilan.

Berikut poin-poin penting dalam proses penentuan ganti rugi:

• Proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
• Pertimbangan kemampuan finansial pihak yang bersalah.
• Putusan pengadilan berupa kewajiban ganti rugi atau hukuman kurungan/penjara.
• Hak pihak yang bersalah untuk mengajukan banding.
• Keputusan akhir PTUN yang bersifat mengikat.

Kasus kecelakaan beruntun ini menjadi pengingat bagi seluruh pengendara untuk selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama.