Antisipasi Lonjakan Mudik 2025, DPR Minta Pemda Tingkatkan Kesiapan Infrastruktur dan Ekonomi Lokal
Menjelang perayaan Idul Fitri 2025, anggota DPR RI Wahyudin Noor Aly, yang dikenal dengan sapaan Goyud, menekankan pentingnya persiapan matang dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik. Goyud menyoroti bahwa mudik bukan hanya sekadar tradisi silaturahmi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan bagi daerah asal pemudik.
"Mudik ini bukan sekadar pulang kampung, ada interaksi sosial yang kuat dan perputaran ekonomi yang besar di daerah," ujar Goyud, Senin (24/3/2025). Dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan kabinetnya untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait arus mudik dan balik Lebaran. Goyud juga menyoroti kebijakan pemerintah seperti program mudik gratis, diskon tiket pesawat hingga 14 persen, pengurangan PPN sebesar 6 persen melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2025, dan diskon tiket kereta api hingga 25 persen sebagai upaya meringankan beban biaya perjalanan bagi para pemudik.
Antisipasi Kenaikan Harga Pangan
Goyud juga menyinggung imbauan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kepada seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan menjelang Lebaran. Kestabilan harga pangan menjadi krusial untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode mudik dan Lebaran.
Optimalisasi Infrastruktur dan Pelayanan
Fokus utama Goyud adalah memastikan kenyamanan dan keamanan pemudik dengan optimalisasi infrastruktur. Ia menekankan pentingnya kesiapan jalan, terminal, stasiun, dan bandara dengan pelayanan yang maksimal. Belajar dari pengalaman Lebaran 2024, di mana terjadi lonjakan pemudik hingga 242 juta orang, melebihi perkiraan awal Kementerian Perhubungan yang hanya 193 juta, Goyud mengingatkan pemerintah daerah untuk menghindari terulangnya kendala-kendala yang terjadi.
Kelancaran Lalu Lintas dan Aksesibilitas Lokal
Kelancaran arus lalu lintas di jalur mudik menjadi perhatian khusus Goyud. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menerapkan rekayasa lalu lintas yang merugikan warga lokal dengan memaksa mereka memutar lebih jauh. Prioritas harus diberikan pada penyediaan jalur mudik yang aman, lancar, dan adil bagi semua pihak.
Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan PAD
Lebih lanjut, Goyud mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelaku UMKM agar mudik dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi daerah. Ia menyarankan penerapan kebijakan yang mendukung UMKM, seperti sistem pembayaran non-tunai (cashless) melalui QRIS, yang semakin populer di kalangan masyarakat perkotaan. Penataan kawasan wisata juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan persiapan yang komprehensif, Goyud berharap mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar, aman, nyaman, dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi seluruh masyarakat. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait untuk menciptakan pengalaman mudik yang positif dan berkesan.