Program Mudik Gratis Terhambat: Penumpang Tujuan Pulau Raas Terlantar di Pelabuhan Jangkar

Puluhan pemudik yang terdaftar dalam program mudik gratis dilaporkan terlantar di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Mereka seharusnya diberangkatkan menuju Pulau Raas menggunakan KM Munggiyango Hulalo. Ironisnya, para penumpang ini telah memegang tiket resmi yang diperoleh melalui pendaftaran daring, namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai keberangkatan mereka. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan transparansi pelaksanaan program mudik gratis yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat.

Fathor, seorang pemudik asal Bali yang hendak menuju Raas, mengungkapkan kekecewaannya. Ia dan puluhan pemudik lainnya, termasuk mereka yang membawa sepeda motor, terpaksa menunggu tanpa kejelasan di pelabuhan. "Saya sudah memesan tiket gratis secara online, tapi ternyata tidak bisa menyeberang," ujarnya, Senin (24/3/2025). Keterlambatan dan ketidakpastian ini menimbulkan keresahan dan kekecewaan yang mendalam di kalangan pemudik.

Program mudik gratis ini merupakan inisiatif bersama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi perjalanan mudik masyarakat, khususnya ke wilayah Madura kepulauan, termasuk Pulau Raas dan Sepudi. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Banyak pemudik yang seharusnya mendapatkan fasilitas ini justru tidak terangkut, meskipun telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Diduga kuat, praktik jual beli tiket gratis menjadi penyebab utama terjadinya penelantaran ini. Oknum-oknum tertentu diduga memanfaatkan kesempatan ini untuk keuntungan pribadi, sehingga mengurangi kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi pemudik yang berhak. Jika dugaan ini terbukti benar, maka tindakan tegas perlu diambil untuk menindak para pelaku dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kasus ini menjadi sorotan tajam dan menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program mudik gratis. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan pendistribusian tiket. Selain itu, perlu juga dilakukan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat, termasuk operator kapal, petugas pelabuhan, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan program mudik gratis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Solusi yang mungkin dilakukan:

• Penyelidikan mendalam atas dugaan praktik jual beli tiket gratis.
• Peningkatan pengawasan dan transparansi dalam proses pendaftaran dan distribusi tiket.
• Koordinasi yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat.
• Peningkatan kapasitas angkut kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.
• Pemberian sanksi tegas bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dampak yang ditimbulkan:

• Kekecewaan dan keresahan di kalangan pemudik.
• Kerugian materiil dan immateriil bagi pemudik yang terlantar.
• Citra buruk bagi program mudik gratis dan pemerintah.
• Potensi konflik sosial akibat ketidakadilan.

Kasus penelantaran pemudik gratis di Pelabuhan Jangkar ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Program mudik gratis, yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat, justru menimbulkan masalah baru akibat kurangnya pengawasan dan transparansi. Diharapkan, kejadian ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan memastikan program mudik gratis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Ke depannya, pemerintah perlu lebih serius dalam menangani program mudik gratis ini agar kejadian serupa tidak terulang kembali.