AHY Tekankan Pembangunan Nasional Harus Berbasis Risiko Bencana

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerukan perubahan paradigma dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Beliau menekankan pentingnya integrasi pemahaman risiko bencana, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim dan kejadian hidrometeorologi ekstrem, sebagai fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi virtual yang menyoroti urgensi adaptasi terhadap perubahan iklim.

AHY menegaskan bahwa pendekatan pembangunan yang reaktif terhadap bencana alam sudah tidak lagi memadai. Pembangunan infrastruktur dan tata ruang harus dirancang secara proaktif dengan mempertimbangkan kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim. Ini berarti bahwa setiap proyek pembangunan, mulai dari desain hingga operasional, harus mengutamakan prinsip-prinsip ketahanan iklim dan kebencanaan. Ketahanan iklim menjadi hal yang sangat penting dan diprioritaskan dalam pembangunan kedepannya.

"Kita harus bergerak dari paradigma responsif ke paradigma preventif," tegas AHY. Beliau menambahkan bahwa pembangunan harus berfokus pada pengurangan risiko bencana, bukan hanya penanganan pasca-bencana. Menurutnya, hal ini membutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan data dan informasi ilmiah yang akurat.

Pentingnya Data Akurat dan Kolaborasi Lintas Sektor

AHY menekankan perlunya pemanfaatan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan. Data ini harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan tata ruang dan infrastruktur untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana dan merancang solusi yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, AHY menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Keterlibatan aktif dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Beberapa poin penting yang ditekankan oleh AHY meliputi:

• Pengarusutamaan Ketahanan Iklim dan Kebencanaan: Integrasi prinsip ketahanan iklim dan kebencanaan dalam setiap tahapan pembangunan.
• Pemanfaatan Data Akurat dan Pendekatan Ilmiah: Penggunaan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari BMKG dalam perencanaan pembangunan.
• Kolaborasi Lintas Sektor: Keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
• Adopsi Teknologi dan Inovasi: Pemanfaatan teknologi seperti nature-based solutions, big data, dan sistem peringatan dini.

Belajar dari Pengalaman: Banjir di Jabodetabek

AHY mencontohkan dampak banjir yang sering melanda wilayah Jabodetabek dan pesisir utara sebagai bukti nyata kerentanan terhadap perubahan iklim. Banjir tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga merusak infrastruktur publik, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.

"Banjir di Bekasi beberapa waktu lalu, di mana 8 dari 12 kecamatan terdampak parah, adalah pengingat bagi kita bahwa solusi yang bersifat sementara tidak akan cukup," ujar AHY. Beliau menekankan perlunya solusi permanen dan berkelanjutan yang berfokus pada pencegahan dan mitigasi bencana.

AHY juga mengingatkan bahwa keseimbangan alam harus dijaga. Infrastruktur harus dipersiapkan untuk menahan dampak cuaca ekstrem dan memastikan wilayah dapat menyerap air secara optimal. Dengan demikian, pembangunan yang berbasis risiko dan ketahanan iklim menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak buruk perubahan iklim.

AHY menekankan bahwa pembangunan nasional harus selaras dengan alam. Hal ini untuk memastikan generasi penerus dapat tinggal di lingkungan yang aman dan nyaman.