Percaloan Tiket Mudik Gratis Rute Situbondo-Sumenep: Keluhan Warga dan Usulan Penghapusan Program

Program mudik gratis yang seharusnya menjadi solusi bagi warga yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman, justru menjadi sumber masalah baru. Praktik percaloan tiket mudik gratis rute Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur, menuju Sumenep, Madura, dikeluhkan oleh sejumlah calon penumpang. Ironisnya, harga tiket yang dijual oleh calo justru lebih tinggi dari harga tiket penyeberangan normal, sehingga memberatkan warga.

Subiyakto, Camat Raas, Kabupaten Sumenep, secara tegas menyampaikan kekecewaannya atas kondisi ini. Ia bahkan mengusulkan agar program mudik gratis yang diselenggarakan setiap tahun tersebut dihapuskan. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan oleh warga adalah kelancaran penyeberangan, bukan sekadar tiket gratis yang justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

"Program mudik gratis lebih baik dihapuskan karena hanya menyusahkan warga saya. Biar sudah tidak gratis, yang penting pemerintah menyiapkan armada yang banyak supaya warga saya tidak tertahan," ujarnya dengan nada prihatin. Subiyakto menambahkan bahwa ia menerima banyak laporan dari warganya mengenai praktik percaloan yang marak terjadi di Pelabuhan Jangkar. Akibatnya, harga tiket mudik gratis melambung tinggi, jauh di atas harga normal.

"Saya sangat menyayangkan praktik percaloan dari program Pemerintah Kabupaten Sumenep. Selain itu, warga saya tertahan di Pelabuhan Jangkar selama 3 hari. Ini kan menyusahkan warga saya," keluhnya.

Salah seorang warga Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, bernama Rudi (43), menjadi salah satu korban praktik percaloan ini. Ia mengaku kesulitan mendapatkan tiket mudik gratis secara online maupun langsung dari pemerintah. Akhirnya, ia terpaksa membeli tiket dari calo dengan harga Rp 382.000.

"Saya membeli tiket gratis dari calo seharga Rp 382.000. Pemesanannya saat saya di Bali, ketika sampai di Pelabuhan Jangkar, melakukan pembayaran," ungkapnya.

Rudi menjelaskan bahwa harga tersebut berlaku untuk empat orang dan satu sepeda motor. Ia juga menyebutkan bahwa harga yang ditawarkan calo bervariasi, namun rata-rata jauh lebih mahal dari harga tiket normal. Kondisi ini tentu sangat memberatkan warga, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Dampak dan Solusi

Praktik percaloan tiket mudik gratis ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Warga yang seharusnya merasakan manfaat dari program pemerintah, justru harus berhadapan dengan praktik ilegal yang merugikan mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi dapat dipertimbangkan:

• Penertiban dan pengawasan yang lebih ketat: Pemerintah daerah dan aparat keamanan perlu meningkatkan penertiban dan pengawasan di sekitar Pelabuhan Jangkar untuk memberantas praktik percaloan.
• Peningkatan kapasitas armada penyeberangan: Pemerintah perlu menambah jumlah armada penyeberangan untuk mengurangi antrean dan penumpukan penumpang di pelabuhan.
• Evaluasi dan perbaikan sistem distribusi tiket: Sistem distribusi tiket mudik gratis perlu dievaluasi dan diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan sistem online yang lebih canggih dan membatasi jumlah tiket yang dapat dibeli oleh setiap orang.
• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat: Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya praktik percaloan dan cara mendapatkan tiket mudik gratis secara resmi.

Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan praktik percaloan tiket mudik gratis dapat diatasi dan program ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Kesimpulan

Kasus percaloan tiket mudik gratis rute Situbondo-Sumenep menjadi bukti bahwa program yang baik sekalipun dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Pemerintah daerah perlu mengambil tindakan tegas untuk memberantas praktik ini dan memastikan bahwa program mudik gratis benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Evaluasi dan perbaikan sistem distribusi tiket, peningkatan pengawasan, serta penambahan kapasitas armada penyeberangan menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk mewujudkan mudik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi semua.