markdown JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung, mengambil langkah proaktif dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal dan mengawasi berbagai program serta kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKJ. Langkah ini diumumkan setelah pertemuan antara Pramono Anung dengan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, beserta jajaran pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin (24/3/2025).

"Esensi dari pertemuan ini adalah komitmen Pemerintah DKJ di bawah kepemimpinan saya untuk memastikan bahwa setiap aspek pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik, mendapatkan pendampingan dan pengawasan yang komprehensif dari KPK," ujar Pramono Anung kepada awak media.

Inisiatif ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi DKJ dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Pramono Anung secara khusus meminta KPK untuk mengawasi pengelolaan aset daerah melalui program monitoring center for prevention (MCP), yang bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

"Langkah ini saya ambil karena saya memiliki visi yang jelas untuk membawa perubahan signifikan dalam penanganan korupsi di pemerintahan Jakarta. Kami berkomitmen untuk membuka diri terhadap pengawasan, bahkan pada area-area yang sebelumnya mungkin kurang transparan. Hal ini terutama berlaku bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," tegas politisi dari PDI Perjuangan tersebut.

Pramono Anung berharap, dengan dukungan dan pengawasan dari KPK, sistem pemerintahan di Jakarta akan semakin baik, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi sebagai bagian integral dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

"Kami berharap, kolaborasi dengan KPK ini akan membawa perbaikan yang nyata dalam sistem pemerintahan di Jakarta, menuju clean and good governance yang lebih baik dan terukur. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat Jakarta," pungkasnya.

Langkah menggandeng KPK ini juga merupakan sinyal kuat bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKJ untuk bekerja dengan integritas dan profesionalisme tinggi. Pramono Anung menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap praktik korupsi dan akan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan.

Dengan melibatkan KPK sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, Pemerintah Provinsi DKJ berharap dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat pembangunan daerah.