KPK Ingatkan Pemprov DKI Jakarta Soal Pengadaan Barang dan Jasa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Pemprov DKI Jakarta). Peringatan ini disampaikan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, beserta jajarannya dalam pertemuan yang berlangsung di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya Harefa, yang mendampingi Gubernur Pramono dalam konferensi pers usai pertemuan, mengungkapkan bahwa pimpinan KPK telah mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk berhati-hati dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Menurut Cahya, KPK menyoroti potensi celah korupsi yang kerap terjadi dalam proses pengadaan di daerah lain, dan mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak mengulangi kesalahan serupa.

"Tadi pimpinan mengingatkan beberapa hal, termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa. Komisi Antirasuah pun mengingatkan supaya Pemerintah Provinsi Jakarta tidak melakukan kebijakan yang sama agar terhindar dari tindak pidana korupsi," ujar Cahya.

Selain mengingatkan soal pengadaan barang dan jasa, KPK juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk:

• Optimalisasi Pendapatan Daerah: KPK meminta Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan pendapatan daerah.
• Efisiensi Anggaran: KPK menekankan pentingnya efisiensi anggaran, mengingat anggaran DKI Jakarta yang sangat besar.

Gubernur DKI Jakarta Minta KPK Kawal Program dan Kebijakan

Gubernur Pramono Anung menyambut baik perhatian dan dukungan dari KPK. Ia secara terbuka meminta KPK untuk mengawal seluruh program dan kebijakan yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik. Pramono juga meminta KPK untuk mengawasi seluruh barang milik daerah melalui program area monitoring center for prevention.

"Intinya adalah pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik," kata Pramono.

Pramono menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di Jakarta. Ia bahkan berjanji akan membuka akses informasi yang lebih luas, termasuk yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.

"Kenapa itu saya lakukan? Karena saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan," ungkap Pramono.

Dengan dukungan dan pengawasan dari KPK, Pramono berharap tata kelola pemerintahan di Jakarta akan semakin baik, terhindar dari praktik korupsi, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

"Apa yang kami lakukan hari ini mudah-mudahan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta, clean and good government-nya lebih baik dan juga lebih terukur," pungkas Gubernur Jakarta.