Gubernur Jakarta Gandeng KPK dalam Pengawasan Program Pemerintah Provinsi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengambil langkah proaktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan antara Gubernur Pramono dan pimpinan KPK berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, menandai komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Permintaan Pendampingan dan Pengawasan Menyeluruh

Pramono secara terbuka meminta KPK untuk melakukan pendampingan dan pengawasan secara komprehensif terhadap seluruh program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pengelolaan barang milik daerah. Langkah ini diambil sebagai wujud keseriusan Pramono dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meminimalisir potensi terjadinya praktik korupsi.

"Pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, kemudian hal yang berkaitan dengan barang milik daerah," ujar Pramono usai pertemuan.

Fokus pada Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi

Gubernur Pramono menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Jakarta, khususnya dalam aspek pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia meyakini bahwa kerja sama erat dengan KPK akan menjadi kunci untuk mengurangi potensi korupsi di lingkungan Pemprov Jakarta secara signifikan.

"Kenapa itu saya lakukan? Karena saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan," tegasnya.

Supervisi Khusus untuk Program-Program Strategis

Permintaan pendampingan dari Gubernur Pramono tidak terbatas pada program-program tertentu saja, melainkan mencakup semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, KPK juga akan memberikan supervisi khusus terhadap sejumlah program besar dan strategis yang sedang dijalankan oleh Pemprov Jakarta.

"Yang paling penting sebenarnya yang paling besar-besar. Termasuk hal-hal yang sudah kita lakukan, misalnya untuk Rorotan, kemudian juga untuk hal yang lain-lain, nanti yang besar-besar malah kami ingin ada supervisi khusus dari KPK," jelas Pramono.

Respon Positif dari KPK

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyambut baik inisiatif Gubernur Pramono. Ia menyatakan bahwa pimpinan KPK siap untuk menjalin sinergi yang baik dengan Pemprov Jakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK juga mengingatkan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tadi pimpinan juga mengingatkan beberapa hal, termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga hal-hal yang mungkin pernah terjadi di provinsi lain, tadi juga disampaikan agar jangan sampai itu terjadi di Jakarta," ungkap Cahya.

Daftar Program yang Mendapatkan Supervisi Khusus

Berikut adalah daftar program yang akan mendapatkan pengawasan khusus dari KPK

• Program Pengadaan Barang dan Jasa
• Program Peningkatan Pendapatan Daerah
• Program Rorotan

Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.