TNI Terjun Jadi Relawan Pendidikan di Wilayah Perbatasan: Upaya Mengatasi Krisis Guru dan Menjaga Keamanan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan lampu hijau bagi keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan. Langkah ini diambil sebagai solusi terhadap kekurangan tenaga pendidik yang kronis dan sekaligus upaya menjaga keamanan di daerah-daerah rawan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa penugasan anggota TNI sebagai pengajar bukanlah bentuk perangkapan jabatan sipil. Mereka hadir sebagai relawan pendidikan yang memberikan kontribusi tambahan untuk memastikan anak-anak di wilayah perbatasan tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.

"Ini bukan perangkapan jabatan, melainkan penugasan tambahan yang mulia," ujar Abdul Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (24/3/2025). Ia mencontohkan kegiatan sosial TNI seperti kerja bakti yang tidak pernah dipermasalahkan. Kehadiran TNI sebagai pengajar, menurutnya, justru patut diapresiasi karena membantu mengatasi krisis guru di daerah-daerah terpencil.

Tantangan Pendidikan di Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk:

• Kekurangan Tenaga Pendidik: Minimnya fasilitas dan infrastruktur, serta faktor keamanan, membuat banyak guru enggan bertugas di daerah perbatasan.
• Ancaman Keamanan: Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kerap mengancam keselamatan guru dan tenaga kesehatan, seperti yang terjadi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, baru-baru ini.
• Keterbatasan Akses: Jarak yang jauh, kondisi geografis yang sulit, dan minimnya infrastruktur transportasi menjadi kendala bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan.

Tragedi di Anggruk, di mana seorang guru meninggal dunia akibat serangan KKB dan enam lainnya luka-luka, menjadi bukti nyata betapa beratnya tantangan yang dihadapi para pendidik di wilayah perbatasan. Serangan yang diduga dilakukan dengan membakar sekolah dan rumah guru ini, menyisakan trauma mendalam bagi para korban dan masyarakat setempat.

TNI Sebagai Relawan Pendidikan: Solusi Sementara?

Menyikapi kondisi tersebut, Kemendikbudristek menggandeng TNI untuk menjadi relawan pendidikan. Para anggota TNI yang ditugaskan mengajar di wilayah perbatasan diharapkan dapat:

• Mengisi Kekosongan Tenaga Pendidik: Memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun jumlah guru terbatas.
• Meningkatkan Keamanan: Kehadiran TNI diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para guru dan siswa, serta meminimalisir potensi ancaman dari KKB.
• Memberikan Motivasi: Anggota TNI dapat menjadi role model bagi anak-anak di wilayah perbatasan dan memotivasi mereka untuk terus belajar.

Langkah ini tentu bukan solusi permanen untuk mengatasi masalah pendidikan di wilayah perbatasan. Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki infrastruktur, dan menjamin keamanan para guru agar mereka betah bertugas di daerah-daerah terpencil. Namun, dalam situasi darurat seperti saat ini, kehadiran TNI sebagai relawan pendidikan dapat menjadi solusi sementara yang efektif.

Pro dan Kontra

Kebijakan ini tentu menuai pro dan kontra. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa ini adalah langkah pragmatis untuk mengatasi krisis guru dan menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Sementara itu, pihak yang kontra khawatir bahwa keterlibatan TNI dalam dunia pendidikan dapat mengganggu independensi dan netralitas pendidikan.

Terlepas dari berbagai tanggapan, yang terpenting adalah memastikan bahwa keterlibatan TNI dalam dunia pendidikan tetap berada dalam koridor yang jelas dan tidak melanggar prinsip-prinsip pendidikan yang demokratis dan inklusif. Pemerintah juga harus terus berupaya mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah pendidikan di wilayah perbatasan, sehingga ketergantungan pada TNI sebagai relawan pendidikan dapat diminimalisir di masa depan.