Pemerintah Kaji Opsi Perekrutan Guru Sekolah Rakyat: Prioritaskan Kualitas Pendidikan

Pemerintah tengah mematangkan rencana perekrutan guru untuk Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa terdapat dua opsi utama yang sedang dipertimbangkan secara serius, yaitu penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau perekrutan guru yang telah memiliki sertifikasi profesi.

"Saat ini, kami sedang mempertimbangkan beberapa pilihan. Pertama, penugasan ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan Sekolah Rakyat. Kedua, perekrutan guru-guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memiliki sertifikat pendidik," ujar Saifullah Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (24/3/2025).

Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada kesenjangan atau diskriminasi dalam pengelolaan pendidikan di Sekolah Rakyat. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kementerian Sosial tidak bekerja sendiri dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Diksi), juga terlibat aktif dalam proses ini.

"Ini adalah sekolah pemerintah, jadi penyelenggaraannya dilakukan secara bersama-sama. Kami akan berbagi tugas dan tanggung jawab agar Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," tegasnya.

Progres dan Persiapan Sekolah Rakyat

Saat ini, terdapat 53 Sekolah Rakyat yang telah siap beroperasi. Selain itu, 82 sekolah lainnya sedang menjalani proses asesmen yang meliputi kondisi bangunan dan lahan. Asesmen ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan bahwa infrastruktur Sekolah Rakyat memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

"Ada sekitar 82 lokasi yang sedang dalam proses asesmen tahap awal. Kami akan melihat kondisi bangunan dan lahan yang ada, apakah perlu renovasi atau pembangunan baru. Proses ini diharapkan selesai dalam waktu dekat sehingga Sekolah Rakyat dapat segera beroperasi secara optimal pada tahun 2025," jelas Saifullah Yusuf.

Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan yang Merata

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak dan memastikan kualitas guru serta infrastruktur yang memadai, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memajukan bangsa.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan terkait dengan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat:

• Opsi Perekrutan Guru: ASN atau guru bersertifikasi.
• Kolaborasi Lintas Kementerian: Kemsos, Kemendikbudristek, dan Kementerian PUPR.
• Jumlah Sekolah Siap Operasi: 53 sekolah.
• Sekolah dalam Proses Asesmen: 82 sekolah.
• Tujuan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari semua pihak, Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.