Sekolah Rakyat: Inisiatif Strategis Pemerintah untuk Memutus Lingkaran Kemiskinan

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono baru-baru ini menyampaikan pandangan optimisnya terkait program Sekolah Rakyat. Program ini, yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan, atau yang masuk dalam kategori Desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), diyakini tidak akan memperlebar jurang kesenjangan sosial.

Pernyataan ini disampaikan Agus Jabo dalam sela-sela acara pemberian bantuan sosial yang berlangsung di Balai Desa Purwosari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, pada Senin (24/3/2025). Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat justru menjadi instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. "Jika kita tidak mengambil langkah konkret, kemiskinan ini akan terus berlanjut dari generasi ke generasi," ujarnya.

Akses Pendidikan Gratis untuk Masa Depan Lebih Baik

Inisiatif Sekolah Rakyat ini menawarkan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Pemerintah menanggung seluruh biaya operasional, termasuk seragam, buku pelajaran, dan bahkan pembangunan serta pemeliharaan gedung sekolah. Hal ini merupakan wujud komitmen negara untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas.

Agus Jabo meyakinkan masyarakat bahwa program ini tidak akan menggangu atau tumpang tindih dengan sistem pendidikan yang sudah ada. "Justru sebaliknya, program ini akan melengkapi dan memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," jelasnya. Ia juga menepis kekhawatiran bahwa program ini akan menciptakan segregasi sosial. Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah solusi inklusif untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Persiapan Matang Menuju Tahun Ajaran Baru

Pemerintah telah menyiapkan 53 lokasi yang siap menampung siswa baru pada tahun ajaran Juli 2025. Setiap sekolah ditargetkan dapat menerima hingga 1.000 siswa. Prioritas utama akan diberikan kepada anak-anak dari keluarga Desil 1. Namun, jika kuota belum terpenuhi, penerimaan akan diperluas ke kelompok Desil 2 dan Desil 3.

Proses rekrutmen siswa akan dimulai pada akhir April 2025 melalui serangkaian tahapan seleksi, mulai dari verifikasi administratif hingga wawancara. Kementerian Sosial juga berencana merekrut 60.000 guru berkualitas untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat. Proses seleksi guru akan dilakukan secara ketat dan profesional.

Kurikulum Sekolah Rakyat akan dirancang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan fokus pada pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Koordinasi guru akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum akan bertanggung jawab atas pembangunan dan revitalisasi infrastruktur sekolah.

Dengan sinergi antar kementerian dan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah optimis bahwa program Sekolah Rakyat akan menjadi terobosan penting dalam upaya memerangi kemiskinan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.