Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, sebuah lembaga sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, mengambil langkah proaktif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana investasi. Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengumumkan struktur Komite Pengawas dan Akuntabilitas yang melibatkan unsur pimpinan dari berbagai lembaga tinggi negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kejaksaan Agung.

Rosan Roeslani menegaskan bahwa pelibatan lembaga-lembaga tersebut mencerminkan komitmen Danantara terhadap keterbukaan dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Struktur pengawasan yang berlapis ini dirancang untuk meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik serta investor terhadap pengelolaan dana negara. Komite Pengawas dan Akuntabilitas (Oversight & Accountability Committee/OAC) berada langsung di bawah pengawasan Presiden Republik Indonesia dan bertugas mengawasi kinerja serta akuntabilitas seluruh jajaran Danantara.

"Kami sangat terbuka untuk diawasi setiap saat. Ini memberikan kenyamanan dan sesuai dengan prinsip kami, yaitu selalu terbuka dan transparan dalam semua tindakan," ujar Rosan Roeslani pada pengumuman struktur organisasi Danantara di Jakarta.

Susunan Komite Pengawas dan Akuntabilitas Danantara:

• Ketua PPATK
• Ketua KPK
• Ketua BPK
• Ketua BPKP
• Kapolri
• Jaksa Agung

Rosan menambahkan bahwa pelibatan aparat penegak hukum dalam struktur pengawasan tidak akan menghambat proses pengambilan keputusan investasi. Sebaliknya, hal ini justru akan meningkatkan kepercayaan diri pengurus Danantara dalam mengambil keputusan bisnis yang strategis dan berpotensi meningkatkan daya tarik Danantara di mata investor global.

Selain Komite Pengawas dan Akuntabilitas, Danantara juga memiliki Dewan Pengarah yang beranggotakan mantan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka di bidang keuangan dan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan komitmen Danantara untuk mendapatkan masukan dan arahan dari berbagai sumber yang kompeten.

Langkah Danantara melibatkan lembaga pengawas negara adalah langkah yang inovatif untuk memastikan pengelolaan dana investasi negara yang transparan dan akuntabel. Dengan pengawasan berlapis dan melibatkan berbagai pihak, Danantara diharapkan dapat menjadi lembaga SWF yang kredibel dan terpercaya, serta mampu menarik investasi yang signifikan untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

Tujuan Pengawasan Berlapis Danantara:

• Menciptakan SWF yang kredibel dan akuntabel.
• Menerapkan prinsip GCG berstandar tinggi.
• Menutup celah praktik tidak terpuji.
• Meningkatkan kepercayaan publik.
• Meyakinkan investor global.