Jakarta Hadapi Krisis Personel Pemadam Kebakaran: Pemprov Segera Buka Rekrutmen Besar-besaran
Jakarta Kekurangan Tenaga Pemadam Kebakaran: Pemprov DKI Siapkan Rekrutmen Massal
Jakarta, Ibu Kota Negara, menghadapi tantangan serius dalam bidang keamanan kebakaran. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui adanya kekurangan signifikan dalam jumlah personel pemadam kebakaran (Damkar). Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait kemampuan penanganan kebakaran dan penyelamatan secara efektif di wilayah metropolitan yang padat penduduk ini.
Menurut Gubernur Jakarta, Pramono Anung, jumlah petugas Damkar yang ada saat ini, yaitu sekitar 3.900 orang, jauh dari ideal. Angka ideal yang dibutuhkan untuk mengamankan Jakarta dari risiko kebakaran adalah antara 10.000 hingga 11.000 personel. Hal ini berarti Jakarta kekurangan lebih dari separuh kekuatan Damkar yang seharusnya dimiliki.
"Memang pemadam kebakaran Jakarta secara keahlian relatif cukup baik. Hanya memang dari segi personil masih sangat kekurangan. Kebutuhannya sekitar 10.000 sampai dengan 11.000, sekarang baru ada kurang lebih 4.000," ujar Pramono di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Merespons kondisi darurat ini, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk segera membuka seleksi besar-besaran guna merekrut ribuan personel Damkar baru. Langkah ini diharapkan dapat menutupi kekurangan yang ada dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran di seluruh wilayah Jakarta.
"Yang jelas akan dibuka tahun ini dan pasti nanti habis ini Kepala dinas Damkar akan saya panggil secara khusus," kata Pramono.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengambil tindakan cepat untuk mengatasi kekurangan personel ini. Rekrutmen besar-besaran akan segera dibuka, dengan prioritas diberikan kepada warga Jakarta yang memenuhi syarat.
Syarat dan Kriteria Perekrutan
Salah satu syarat utama yang akan diterapkan dalam seleksi adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa petugas Damkar yang direkrut adalah warga yang memahami kondisi geografis dan sosial budaya Jakarta.
"Tentunya diutamakan yang ber-KTP Jakarta," kata Pramono.
Selain itu, Kepala Dinas Gulkarmat, Satriadi Gunawan, menambahkan bahwa kondisi kesehatan yang prima juga menjadi syarat mutlak bagi calon petugas Damkar. Proses seleksi akan mencakup pemeriksaan kesehatan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap calon petugas memiliki fisik dan mental yang kuat.
"Kriterianya, salah satunya ya itu badan yang sehat ya sudah pasti. Terus juga nanti pengetesan lagi, dites lagi ya, apakah trauma dengan ketinggian, trauma dengan gelap. Jadi itu kan enggak boleh jadi petugas pemadam pembakaran, nanti kita tes lagi,” jelas Satriadi.
Adapun beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi oleh calon petugas pemadam kebakaran antara lain:
- Kesehatan Fisik dan Mental yang Prima: Calon petugas harus memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik, baik secara fisik maupun mental, untuk dapat menghadapi tantangan berat di lapangan.
- Tidak Memiliki Trauma: Calon petugas tidak boleh memiliki trauma terhadap ketinggian atau kegelapan, karena kondisi ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain saat bertugas.
- KTP Jakarta: Diutamakan bagi warga yang memiliki KTP Jakarta.
Rekrutmen ini diharapkan dapat menarik minat putra-putri terbaik Jakarta untuk bergabung dalam barisan petugas Damkar dan berkontribusi dalam menjaga keselamatan kota.
Implikasi dan Harapan
Kekurangan personel Damkar di Jakarta memiliki implikasi yang luas. Dengan jumlah petugas yang terbatas, waktu respons terhadap kejadian kebakaran dapat menjadi lebih lambat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko kerugian materi dan korban jiwa. Selain itu, petugas Damkar yang ada saat ini juga harus bekerja lebih keras dan berisiko mengalami kelelahan.
Dengan adanya rekrutmen besar-besaran ini, diharapkan Jakarta dapat memiliki kekuatan Damkar yang lebih memadai dan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efektif kepada masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kebakaran dan melaporkan setiap potensi bahaya kepada pihak berwenang.