Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada para menteri dalam kabinetnya mendatang untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Instruksi ini muncul di tengah maraknya disinformasi dan tuduhan yang seringkali tidak berdasar yang ditujukan kepada pemerintah.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, menanggapi instruksi tersebut, mengakui kompleksitas dan tantangan dalam menanggapi tuduhan. Menurutnya, menjelaskan suatu isu secara komprehensif jauh lebih sulit daripada sekadar melontarkan tuduhan. "Menjelaskan itu lebih sulit daripada menjawab tuduhan. Lebih sulit daripada menuduh," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/03/2025). Sudaryono menggambarkan bagaimana tuduhan seringkali terus berlanjut meskipun pemerintah telah memberikan penjelasan yang rinci.

Sudaryono menekankan bahwa pemerintah tidak boleh lelah dalam meluruskan informasi yang salah dan menyesatkan. Ia mengingatkan bahaya penyebaran berita bohong, yang jika diulang-ulang dapat dianggap sebagai kebenaran. "Harus kita luruskan. Karena jangan sampai kebenaran, kebohongan, atau berita yang enggak benar tapi berulang-ulang itu bisa jadi dianggap sebagai sebuah kebenaran," tegasnya.

Ia mencontohkan kasus Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, di mana pemerintah harus berupaya keras menjelaskan substansi RUU tersebut kepada publik. Setelah penjelasan diberikan, Sudaryono mengklaim bahwa publik mulai memahami esensi dari RUU tersebut. Ia juga menyoroti peran media sosial dalam menyebarkan informasi yang tidak utuh atau dipotong-potong, yang kemudian diviralkan dan menimbulkan kesalahpahaman. Kondisi ini, menurutnya, membutuhkan penjelasan yang komprehensif dari pemerintah.

Intinya, instruksi Prabowo menekankan pentingnya komunikasi publik yang proaktif dan transparan dari pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan faktual, serta untuk membendung penyebaran disinformasi yang dapat merugikan kepentingan publik.

Poin-poin utama instruksi Prabowo:

• Peningkatan Efektivitas Komunikasi: Menteri harus lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada publik.
• Transparansi: Pemerintah harus transparan dalam menjelaskan kebijakan dan programnya.
• Responsif terhadap Tuduhan: Pemerintah harus cepat dan tepat dalam menanggapi tuduhan yang tidak berdasar.
• Melawan Disinformasi: Pemerintah harus aktif melawan penyebaran berita bohong dan informasi yang menyesatkan.
• Memanfaatkan Media Sosial secara Bijak: Pemerintah harus menggunakan media sosial secara bijak untuk menyampaikan informasi yang akurat dan membangun dialog dengan masyarakat.

Dengan komunikasi publik yang efektif, Prabowo berharap pemerintah dapat membangun kepercayaan publik, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dan mengurangi dampak negatif dari disinformasi.