Kontroversi Study Tour: Gubernur Jawa Barat Bertolak Belakang dengan Mendikdasmen, Prioritaskan Kesejahteraan Orang Tua

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan penolakannya terhadap pelaksanaan study tour di lingkungan sekolah, sebuah sikap yang kontras dengan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang memberikan lampu hijau untuk kegiatan tersebut. Dedi Mulyadi berpendapat bahwa study tour yang selama ini berjalan lebih condong ke arah wisata komersial daripada esensi pendidikan yang sebenarnya.

"Ini bukan tentang perjalanan fisik, tapi tentang bisnis pariwisata yang tersembunyi di balik kedok pendidikan," ujar Dedi Mulyadi dalam wawancara via telepon pada Senin (24/3/2025). "Seharusnya, study tour itu sarana memperkaya ilmu pengetahuan, bukan sekadar piknik yang membebani orang tua."

Alasan Penolakan: Melindungi Ekonomi Keluarga

Keputusan untuk tetap melarang study tour di Jawa Barat didasari oleh kepedulian Dedi Mulyadi terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama keluarga dari kalangan menengah ke bawah. Ia menyoroti beban finansial yang harus ditanggung orang tua untuk membiayai kegiatan yang seringkali dianggap sebagai agenda wajib sekolah.

"Saya tidak ingin anak-anak bersenang-senang di atas penderitaan orang tua mereka," tegasnya. "Saya sangat memahami kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat. Banyak yang terpaksa berutang atau menjual aset berharga hanya untuk membiayai study tour anak-anaknya. Ini bukan masalah kecil, dan saya tidak akan mentolerirnya."

Selain itu, Dedi Mulyadi juga mengkhawatirkan dampak sosial yang mungkin timbul akibat study tour. Siswa yang tidak mampu mengikuti kegiatan tersebut berpotensi merasa minder dan terasingkan, yang pada akhirnya dapat menciptakan kesenjangan sosial di lingkungan sekolah.

"Saya melarang study tour karena saya peduli dan sayang kepada warga Jawa Barat. Ini adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai pemimpin," tambahnya.

Alternatif Pembelajaran di Luar Kelas

Gubernur yang akrab disapa KDM ini menekankan bahwa kegiatan belajar di luar kelas tetap penting, namun pelaksanaannya harus bijaksana dan tidak memberatkan orang tua. Ia menyarankan agar sekolah mencari alternatif yang lebih terjangkau dan bermakna.

"Tidak perlu jauh-jauh mencari objek pembelajaran. Lingkungan sekitar kita pun kaya akan potensi edukasi," kata Dedi Mulyadi. "Masalah sampah, sanitasi yang buruk, atau kondisi sekolah yang kurang memadai justru bisa menjadi bahan pelajaran yang sangat berharga. Pendidikan tidak boleh terbatas pada ruang kelas."

Fokus pada Pendidikan Karakter

Kebijakan pelarangan study tour ini juga merupakan bagian dari upaya penguatan pendidikan berkarakter di Jawa Barat. Dedi Mulyadi ingin memastikan bahwa subsidi pendidikan yang diberikan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan malah menjadi beban tambahan.

"Saya tidak anti study tour secara harfiah, tetapi saya ingin mengubah paradigma yang selama ini berkembang. Pendidikan di Jawa Barat harus mengutamakan substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa makna," tegasnya. Ia bahkan menantang kepala sekolah yang masih bersikeras ingin mengadakan study tour untuk berdiskusi langsung dengannya.

Reaksi Mendikdasmen

Meskipun Mendikdasmen Abdul Mu'ti telah memberikan izin bagi sekolah untuk kembali mengadakan study tour, Dedi Mulyadi tetap pada pendiriannya. Perbedaan pandangan ini memicu diskusi publik mengenai efektivitas dan dampak sosial ekonomi dari kegiatan study tour. Beberapa pihak mendukung kebijakan Dedi Mulyadi karena dinilai melindungi keluarga miskin dan mencegah kesenjangan sosial, sementara yang lain berpendapat bahwa study tour tetap penting sebagai sarana memperluas wawasan dan pengalaman siswa.

Poin Penting:

• Gubernur Jawa Barat tetap melarang study tour meskipun Mendikdasmen memberikan izin.
• Alasan pelarangan adalah untuk melindungi ekonomi orang tua dan mencegah kesenjangan sosial.
• Gubernur menyarankan alternatif pembelajaran di lingkungan sekitar.
• Kebijakan ini bagian dari penguatan pendidikan berkarakter.
• Perbedaan pandangan memicu diskusi publik.