Mahasiswa NTT Bersatu Menentang UU TNI

Kupang, Nusa Tenggara Timur - Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang TNI (UU TNI) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus bergulir. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), Aliansi Cipayung Plus, yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP), menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD NTT pada Senin (24/3/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes atas disahkannya UU TNI yang dinilai berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi ABRI/TNI seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

"Kami dari Aliansi Cipayung Plus, BEM, dan OKP Nusa Tenggara Timur dengan tegas menolak UU TNI yang baru disahkan," tegas Putra Umbu Toku Ngudang, koordinator umum aksi, kepada awak media.

Para demonstran mendesak DPRD NTT untuk mengambil sikap yang jelas dalam menolak UU TNI. Mereka menyoroti beberapa poin krusial dalam UU tersebut yang dianggap bermasalah, terutama terkait perpanjangan masa pensiun perwira TNI. Aliansi mahasiswa berpendapat bahwa regulasi ini membuka celah bagi kembalinya dwifungsi ABRI yang sarat dengan pengalaman buruk bagi demokrasi Indonesia.

Tuntutan dan Kekhawatiran Mahasiswa

Berikut adalah poin-poin tuntutan yang disuarakan oleh Aliansi Cipayung Plus:

• Penolakan UU TNI: Mendesak pembatalan UU TNI yang baru disahkan.
• Penolakan Perpanjangan Masa Pensiun Perwira TNI: Menilai regulasi ini sebagai ancaman bagi supremasi sipil.
• Supremasi Sipil dan Netralitas TNI: Menuntut agar TNI tetap berada di bawah kendali sipil dan menjaga netralitas dalam politik.
• Penghentian Intimidasi: Mengecam segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat.
• Penghentian Militerisasi Investasi: Menuntut pemerintah untuk menghentikan penggunaan kekuatan militer dalam proyek-proyek investasi yang merugikan masyarakat.

Aliansi mahasiswa juga menyoroti maraknya tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat. Mereka mengecam keras tindakan tersebut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan penggunaan kekuatan militer dalam mengamankan kepentingan investasi, yang seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.

Reaksi dan Langkah Selanjutnya

Aksi demonstrasi ini diharapkan dapat membuka mata para wakil rakyat di DPRD NTT untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Aliansi Cipayung Plus berjanji akan terus melakukan aksi-aksi serupa hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersatu dan menyuarakan penolakan terhadap UU TNI yang dianggap mengancam demokrasi dan supremasi sipil.

Situasi di depan Gedung DPRD NTT dilaporkan kondusif, dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Aksi demonstrasi berjalan dengan tertib dan damai, mencerminkan komitmen para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka secara konstitusional.