Mudik Gratis Berbayar: Jeritan Pemudik di Pelabuhan Jangkar

Program mudik gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rute Pelabuhan Jangkar, Situbondo menuju Pulau Sapudi dan Raas, ternodai oleh praktik percaloan tiket. Meskipun bertujuan meringankan beban masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya bersama keluarga di kampung halaman, realita di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pemudik dapat menikmati fasilitas ini secara cuma-cuma.

Fatimah, seorang perantau asal Pulau Raas yang telah setahun bekerja di Denpasar, Bali, menjadi salah satu korban. Ia mengaku kecewa karena informasi awal mengenai mudik gratis tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah gagal mendapatkan tiket secara online maupun melalui antrean di loket, ia terpaksa membeli tiket dari calo dengan harga Rp300.000 untuk tiga orang.

"Awalnya saya dikabari ada tiket mudik gratis, namun saat pesan tiket online tidak bisa dan saat antre di loket kehabisan. Tiket hanya ada di calo," ungkap Fatimah dengan nada penyesalan. Meskipun harga tersebut dianggap wajar untuk rute tersebut, kekecewaan tetap membayangi karena harapan untuk mudik gratis pupus sudah. Ia bahkan rela menunggu semalam di pelabuhan dengan harapan mendapatkan tiket gratis.

Tanggapan ASDP dan Realitas di Lapangan

Menanggapi keluhan masyarakat, Koordinator ASDP Lintasan Jangkar Situbondo, Slamet Santoso, menyatakan bahwa praktik percaloan tiket berada di luar kewenangan dan kapasitas pihaknya. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pemesanan tiket, baik reguler maupun mudik gratis, dilakukan secara online dan data pemesan diverifikasi sesuai dengan kartu identitas.

"Ticketing semua pakai online, secara administrasi tidak ada masalah, kalau ada praktik calo di luar kami," jelas Slamet.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ASDP merasa telah menjalankan prosedur dengan benar. Namun, keberadaan calo di sekitar pelabuhan menunjukkan adanya celah yang perlu diatasi. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik percaloan yang merugikan masyarakat.

Praktik percaloan tiket ini menimbulkan beberapa poin penting:

• Keterbatasan Kuota: Keterbatasan kuota tiket mudik gratis menjadi faktor utama yang mendorong pemudik untuk mencari alternatif lain, termasuk membeli dari calo.
• Sistem Pemesanan Online: Meskipun sistem online bertujuan untuk memudahkan, namun tidak semua masyarakat memiliki akses atau familiar dengan teknologi ini.
• Pengawasan yang Kurang: Kurangnya pengawasan di sekitar pelabuhan memungkinkan calo untuk beroperasi dengan leluasa.

Program mudik gratis yang seharusnya menjadi solusi meringankan beban masyarakat, justru diwarnai dengan praktik percaloan. Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Perlunya sinergi antara berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, untuk memberantas praktik percaloan dan memastikan program mudik gratis dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan secara adil dan transparan.