Tragedi Anggruk: DPR Mendesak Perlindungan Guru dan Nakes di Papua Pasca-Serangan Mematikan

Jakarta - Komisi X DPR RI menyampaikan kecaman keras atas serangan brutal yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Insiden tragis yang terjadi pada Jumat, 21 Maret 2025 ini, telah menyebabkan satu guru sekolah dasar asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Rosalina Rerek Sogen, kehilangan nyawanya. Selain itu, tujuh orang lainnya mengalami luka-luka, tiga di antaranya luka berat, serta empat luka ringan.

Serangan KKB tersebut tidak hanya merenggut nyawa dan menyebabkan luka-luka, tetapi juga menghancurkan fasilitas pendidikan dan tempat tinggal. Gedung sekolah dan rumah guru di Kampung Anggruk menjadi sasaran pembakaran, meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat setempat.

Reaksi dan Tuntutan DPR

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan komunitas pendidikan yang terdampak. Beliau menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan pembunuhan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Komisi X DPR RI mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah-daerah rawan konflik.

"Kami mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak," tegas Hetifah dalam keterangan resminya.

Tuntutan Konkret

Komisi X DPR RI memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah, antara lain:

• Peningkatan Keamanan: Mendorong penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan konflik untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
• Relokasi Sementara: Meminta kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, dan aparat keamanan, untuk menempatkan sementara guru dan tenaga kesehatan di wilayah yang lebih aman dan kondusif, sambil menunggu situasi keamanan membaik.
• Penyelesaian Konflik Holistik: Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua secara komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui dialog, peningkatan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dampak Serangan dan Evakuasi

Serangan KKB di Anggruk telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Sebanyak 46 guru dan tenaga kesehatan terpaksa dievakuasi dari wilayah tersebut ke Wamena dan Sentani untuk alasan keamanan. Evakuasi ini tentu saja mengganggu proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.

Adapun daftar korban luka dalam serangan tersebut antara lain Irawati Nebobohan (tenaga kesehatan), Doinisiar Taroci More (guru), Paskalia Peni Tere Liman (guru), Fidelis De Lena (guru), Kosmas Paga (guru), Vantiana Kambu (guru), dan Penus Lepi (guru).

Urgensi Perlindungan dan Penyelesaian Konflik

Tragedi di Anggruk ini menjadi pengingat yang menyakitkan tentang betapa rentannya guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah-daerah terpencil dan rawan konflik di Papua. Perlindungan terhadap mereka bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa.

Penyelesaian konflik di Papua secara holistik menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan di segala bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan. Tanpa perdamaian dan keamanan, sulit untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Komisi X DPR RI akan terus mengawal isu ini dan memastikan bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi guru dan tenaga kesehatan di Papua, serta menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan.