Aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) dan Universitas Islam Nusantara (Uninus) di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, pada Senin (24/3/2025) menjadi sorotan publik. Para mahasiswa ini menyuarakan tuntutan pencabutan Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan, dengan alasan kekhawatiran akan mengembalikan peran dwifungsi TNI dan memperluas kewenangan TNI di luar bidang pertahanan negara.

Dalam orasinya, para mahasiswa menekankan pentingnya mengembalikan TNI ke barak dan memfokuskan tugas TNI pada fungsi utamanya, yaitu menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. Mereka mengkritik pasal-pasal dalam UU TNI yang memungkinkan personel TNI menduduki jabatan sipil, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip supremasi sipil dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

John, salah seorang mahasiswa yang turut serta dalam aksi tersebut, mengungkapkan kekhawatiran terkait keterlibatan TNI dalam urusan siber. Menurutnya, ada banyak permasalahan krusial lain yang seharusnya menjadi prioritas utama daripada melibatkan TNI dalam ranah siber. Ia berpendapat bahwa sebelum memasuki ranah sipil, perlu dilakukan pembenahan yang mendalam di berbagai aspek.

Berikut poin-poin utama yang disuarakan oleh mahasiswa dalam aksi tersebut:

• Pencabutan UU TNI: Mahasiswa mendesak pencabutan UU TNI yang baru disahkan karena dinilai berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dan memperluas kewenangan TNI di luar bidang pertahanan negara.
• Pengembalian TNI ke Barak: Mahasiswa menuntut agar TNI dikembalikan ke barak dan difokuskan pada tugas utamanya, yaitu menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.
• Kritik Keterlibatan TNI dalam Urusan Siber: Mahasiswa mempersoalkan pasal dalam UU TNI yang memungkinkan personel TNI terlibat dalam urusan siber. Mereka berpendapat bahwa ada banyak permasalahan krusial lain yang seharusnya menjadi prioritas utama.
• Supremasi Sipil: Mahasiswa menekankan pentingnya supremasi sipil dan menolak keterlibatan TNI dalam jabatan-jabatan sipil.

Aksi unjuk rasa ini menjadi momentum penting untuk menyoroti isu-isu krusial terkait peran dan fungsi TNI di Indonesia. Para mahasiswa berharap agar aspirasi mereka didengar oleh para pemangku kebijakan dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi UU TNI yang baru disahkan.