Gubernur Jakarta Minta KPK Awasi Kebijakan Pemerintah Provinsi

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, melakukan kunjungan penting ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025). Kedatangannya ini menandai langkah proaktif pemerintah provinsi (Pemprov) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari safari yang dilakukan oleh Gubernur Pramono ke berbagai lembaga penegak hukum. Sebelumnya, pada 7 Maret 2025, ia telah bertemu dengan jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membahas sinergi dalam penegakan hukum.

Pramono tiba di gedung KPK pada pukul 12.22 WIB, didahului oleh sejumlah pejabat tinggi Pemprov Jakarta sekitar pukul 12.02 WIB. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk bertemu dengan pimpinan KPK dan membahas berbagai program pencegahan korupsi di wilayah Jakarta.

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi

Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kunjungan Gubernur Pramono terkait dengan kegiatan koordinasi dan supervisi, khususnya dalam program pencegahan korupsi. KPK akan memberikan pendampingan dan pengawasan menyeluruh terhadap berbagai aspek pemerintahan di Jakarta, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pengelolaan barang milik daerah.

"Tadi diingatkan beberapa kasus (korupsi) lama yang belum selesai, tentunya itu menjadi catatan," ujar Pramono usai pertemuan. Ia menegaskan komitmennya untuk bersikap terbuka terhadap pengusutan kasus-kasus korupsi yang mungkin terjadi di masa lalu, bahkan sebelum ia menjabat sebagai gubernur. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa sebagai pemimpin saat ini, tanggung jawab atas perbaikan tata kelola pemerintahan ada di pundaknya.

Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Gubernur Pramono menekankan bahwa pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya bertekad untuk melakukan perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia meyakini bahwa kerjasama yang erat dengan KPK akan meminimalisir potensi terjadinya praktik korupsi di lingkungan Pemprov Jakarta.

"Saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan," tegasnya.

Pendampingan dari KPK tidak hanya terbatas pada program-program tertentu, tetapi mencakup seluruh tingkatan pemerintahan. Bahkan, KPK akan memberikan supervisi khusus untuk program-program besar yang sedang dijalankan oleh Pemprov Jakarta, seperti proyek Rorotan dan proyek-proyek strategis lainnya.

Dukungan KPK dan Optimalisasi Pendapatan Daerah

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyambut baik inisiatif Pemprov Jakarta dan menyatakan bahwa pimpinan KPK siap bersinergi dalam upaya pencegahan korupsi. Ia juga mengingatkan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

"Tadi pimpinan juga mengingatkan beberapa hal, termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga hal-hal yang mungkin pernah terjadi di provinsi lain, tadi juga disampaikan agar jangan sampai itu terjadi di Jakarta," ungkap Cahya.

Kunjungan Gubernur Pramono Anung ke KPK ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemprov Jakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan dan supervisi dari KPK, diharapkan tata kelola pemerintahan di Jakarta akan semakin baik dan terhindar dari praktik-praktik korupsi.