MK Korsel Batalkan Pemakzulan, Han Duck-soo Kembali Pimpin Negara

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korsel) telah membatalkan pemakzulan Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo, memulihkan posisinya sebagai penjabat Presiden Korea Selatan. Keputusan ini muncul di tengah gejolak politik yang melanda negara tersebut dalam beberapa bulan terakhir, menyusul pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol terkait penerapan darurat militer pada Desember lalu.

Dengan putusan MK, Han Duck-soo kembali memegang tampuk kepemimpinan, bertugas menjalankan roda pemerintahan sambil menunggu keputusan final MK terkait pemakzulan Yoon Suk Yeol. Han Duck-soo, seorang tokoh yang dikenal dengan pengalaman luas di bidang ekonomi, berjanji untuk fokus mengarahkan Korea Selatan melewati tantangan ekonomi global, terutama yang berasal dari perang dagang antara Amerika Serikat dan negara-negara lain.

"Saya percaya bahwa rakyat telah menyampaikan pesan yang jelas bahwa konfrontasi ekstrem dalam politik harus dihentikan," ujar Han Duck-soo dalam pernyataan yang disiarkan televisi. Dia menekankan komitmennya untuk menjaga stabilitas administrasi negara dan melindungi kepentingan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Korea Selatan, sebagai salah satu negara pengekspor utama dunia, sangat rentan terhadap dampak kebijakan perdagangan internasional. Potensi penerapan tarif oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi perhatian utama. Korea Selatan sendiri telah terkena dampak tarif AS untuk produk baja dan aluminium, dan pemerintah sedang berupaya untuk mendapatkan pengecualian dari tarif timbal balik yang akan diberlakukan AS dalam waktu dekat.

Krisis Politik dan Kekosongan Kepemimpinan

Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade. Situasi ini diperparah dengan serangkaian pemakzulan, pengunduran diri, dan tuntutan pidana terhadap sejumlah pejabat tinggi negara, menciptakan kekosongan kepemimpinan yang signifikan.

Han Duck-soo, yang sebelumnya hanya menjabat selama kurang dari dua minggu, dimakzulkan dan diskors pada tanggal 27 Desember 2024 setelah berselisih dengan parlemen yang dikuasai oleh pihak oposisi. Perselisihan tersebut berawal dari penolakan Han untuk menunjuk tiga hakim tambahan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, pada hari Senin, mayoritas hakim MK memutuskan dengan suara tujuh banding satu untuk membatalkan pemakzulan tersebut, membuka jalan bagi Han untuk kembali menjabat.

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Pemulihan Han Duck-soo sebagai penjabat presiden diharapkan dapat membawa stabilitas politik dan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh Korea Selatan. Kembalinya seorang pemimpin yang berpengalaman di bidang ekonomi dipandang sebagai langkah positif dalam menghadapi tantangan global yang kompleks.

Langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan akhir Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Keputusan ini akan menentukan arah politik Korea Selatan dalam beberapa bulan mendatang. Sementara itu, Han Duck-soo akan terus menjalankan tugasnya sebagai penjabat presiden, berupaya untuk menjaga stabilitas negara dan melindungi kepentingan nasional.

Tantangan yang Dihadapi

• Perang Dagang Global: Korea Selatan harus menghadapi dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan negara-negara lain, termasuk potensi penerapan tarif yang dapat merugikan ekspor negara tersebut.
• Krisis Politik Domestik: Pemulihan stabilitas politik setelah krisis yang dipicu oleh pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol menjadi tantangan utama.
• Pemulihan Ekonomi: Pemerintah harus berupaya untuk memulihkan ekonomi Korea Selatan dari dampak pandemi COVID-19 dan ketidakpastian global.

Dengan pengalaman dan kepemimpinan Han Duck-soo, Korea Selatan diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan terus tumbuh sebagai kekuatan ekonomi global.