Wali Kota Madiun Terapkan Kebijakan Pembatasan Mobilitas Pejabat Publik Jelang Lebaran

Menghadapi potensi lonjakan arus mudik dan wisatawan saat libur Lebaran, Pemerintah Kota Madiun mengambil langkah antisipatif dengan memberlakukan pembatasan mobilitas bagi sejumlah pejabat publik. Wali Kota Madiun, Maidi, secara tegas melarang kepala dinas dan petugas pelayanan publik untuk meninggalkan kota selama periode krusial tersebut.

Keputusan ini didasari oleh perkiraan peningkatan signifikan jumlah pemudik dan wisatawan yang akan mengunjungi Kota Madiun untuk menikmati libur Lebaran. Maidi menekankan pentingnya kehadiran para pejabat dan petugas di lapangan guna memastikan kelancaran pelayanan dan kenyamanan bagi para pengunjung.

"Kepala dinas harus tetap berada di Kota Madiun untuk menyambut tamu yang datang," ujar Maidi usai peresmian destinasi wisata baru Bantaran Offroad. Ia menyarankan agar kepala dinas yang ingin berkumpul dengan keluarga dapat mengundang keluarga mereka ke Kota Madiun.

Prioritaskan Pelayanan Publik

Selain kepala dinas, larangan mudik juga berlaku bagi petugas yang bertugas di garda terdepan pelayanan publik, seperti rumah sakit, Satpol PP, dan dinas perhubungan. Kehadiran mereka dinilai krusial untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan wisatawan selama libur Lebaran.

Sebagai bentuk penegakan disiplin, Maidi memberlakukan sanksi tegas bagi pejabat yang melanggar larangan mudik. Tunjangan remunerasi mereka akan dipotong sebesar 50 persen.

Inovasi Sambut Pemudik dan Wisatawan

Tidak hanya fokus pada pembatasan mobilitas, Pemkot Madiun juga berupaya meningkatkan daya tarik wisata dan memberikan kemudahan bagi para pemudik. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah penataan zona khusus penjualan nasi pecel, kuliner khas Kota Madiun yang menjadi daya tarik utama.

"Kami buat zona pecel termasuk area parkirnya agar pemudik dan wisatawan tidak kesulitan mencari nasi pecel," jelas Maidi. Penjual nasi pecel akan dipindahkan ke lokasi yang lebih luas dan mudah diakses.

Rincian Kebijakan

Berikut adalah poin-poin penting dari kebijakan pembatasan mobilitas pejabat publik di Kota Madiun:

• Larangan Mudik: Berlaku untuk seluruh kepala dinas dan petugas pelayanan publik.
• Prioritas Layanan: Kehadiran pejabat dan petugas diutamakan untuk menyambut pemudik dan wisatawan.
• Sanksi Tegas: Pemotongan tunjangan remunerasi sebesar 50 persen bagi pelanggar.
• Zona Kuliner: Penataan zona khusus penjualan nasi pecel untuk kemudahan wisatawan.

Dengan kombinasi kebijakan pembatasan mobilitas dan peningkatan fasilitas publik, Pemerintah Kota Madiun berharap dapat memberikan pengalaman libur Lebaran yang aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh pengunjung.