Transparansi Keuangan DKI Jakarta: Gubernur Pramono Tekankan Akuntabilitas dan Akses Publik

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan Pramono dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/3/2025), di gedung BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, MT Haryono, Jakarta Selatan. Pramono secara tegas meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), untuk menerapkan prinsip transparansi dalam setiap pengelolaan anggaran. Ia berharap semua proses pengelolaan keuangan dapat dengan mudah diakses, dilihat, dan diaudit oleh publik. “Manajemen pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi keuangan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik,” tegas Pramono.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono juga meminta pengawasan ketat dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terhadap transparansi laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Kehadiran Kajati dalam acara tersebut dimanfaatkan Pramono untuk secara langsung meminta pengawasan yang intensif. “Saya berharap Kejati DKI Jakarta dapat secara proaktif memantau dan memastikan Pemprov DKI Jakarta senantiasa terbuka dalam hal laporan keuangannya,” ungkap Pramono. Permintaan ini diutarakan Pramono sebagai komitmen nyata Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Sikap terbuka dan transparan ini diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menyinggung serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta kepada Ali Asyhar, yang sebelumnya menjabat di Kalimantan Tengah. Pramono mengungkapkan keheranannya, sembari berkelakar, melihat perjalanan karir Ali Asyhar yang dinilai luar biasa. “Sangat menarik, perjalanan karier beliau. Beliau mampu menduduki posisi strategis di Jakarta, setelah sebelumnya menjabat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan,” ujar Pramono. Meskipun diselingi dengan canda, pernyataan ini menyiratkan adanya dinamika dan proses seleksi yang ketat dalam menempati posisi tersebut.

Namun demikian, Pramono menekankan keyakinannya bahwa proses pergantian kepemimpinan ini akan membawa dampak positif bagi kemajuan DKI Jakarta. Ia berharap sinergi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan BPK dapat terus terjalin untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel. “Saya optimistis hal ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan manajemen pemerintahan di Jakarta, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” pungkas Pramono.

Berikut poin-poin penting terkait transparansi pengelolaan keuangan DKI Jakarta yang ditekankan Gubernur Pramono:

• Transparansi pengelolaan anggaran SKPD dan BUMD.
• Akses publik terhadap informasi keuangan.
• Peran penting Kejati DKI Jakarta dalam pengawasan.
• Komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
• Harapan sinergi yang baik antar lembaga terkait.