DKI Jakarta Sambut Baik Proyeksi Penurunan Arus Pendatang Pasca Lebaran 2025

Jakarta, Ibu Kota Negara, bersiap menghadapi arus balik Lebaran 2025 dengan proyeksi penurunan jumlah pendatang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprediksi adanya penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Prediksi ini disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, yang melihatnya sebagai indikasi positif bagi keberlanjutan pembangunan dan kualitas hidup di Ibu Kota.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengungkapkan bahwa pihaknya memperkirakan jumlah pendatang setelah Lebaran 2025 akan berkisar antara 10.000 hingga 15.000 jiwa. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 25.931 jiwa dan tahun 2024 sebesar 16.207 jiwa. Penurunan ini diyakini sebagai dampak dari berbagai faktor, termasuk peningkatan pembangunan di daerah-daerah penyangga Jakarta dan kesadaran masyarakat akan biaya hidup yang tinggi di Ibu Kota.

Wibi Andrino, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem, menyatakan bahwa penurunan jumlah pendatang dapat mengurangi beban infrastruktur dan layanan publik di Jakarta. Namun, ia menekankan pentingnya Pemprov DKI Jakarta untuk tetap memberikan pelayanan yang baik bagi para pendatang.

"Kami menyambut baik kabar ini. Penurunan jumlah pendatang dapat diartikan sebagai indikasi bahwa lebih banyak orang yang memilih untuk tinggal di daerah asal mereka, yang tentunya dapat membantu mengurangi beban infrastruktur dan layanan publik di Jakarta," ujar Wibi.

Lebih lanjut, Wibi Andrino mendorong Pemprov DKI untuk memfasilitasi proses integrasi para pendatang dengan memastikan akses terhadap layanan publik, pekerjaan, dan tempat tinggal yang layak. Ia juga menyerukan kolaborasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah daerah lain untuk menciptakan program-program pengembangan ekonomi di daerah asal pendatang, sehingga mengurangi dorongan untuk bermigrasi ke Jakarta.

Senada dengan Wibi Andrino, Rany Maulani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, juga menyambut baik proyeksi penurunan jumlah pendatang. Ia berpendapat bahwa hal ini dapat mengurangi potensi masalah sosial dan ekonomi di Jakarta, terutama terkait dengan pendatang yang belum memiliki tujuan dan persiapan yang matang.

"Berkurangnya jumlah pendatang masuk Jakarta usai Lebaran bisa mengurangi masalah-masalah Jakarta. Karena biasanya pendatang baru masih banyak yang belum ada tujuan pasti datang merantau ke Jakarta, karena bila belum ada kepastian kejelasan pertanggung jawaban atas keberadaan diri masing-masing tentunya menjadi masalah karena biaya hidup di Jakarta juga perlu dipertimbangkan," kata Rany.

Menyikapi proyeksi ini, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan kualitas hidup warga, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

• Peningkatan Pelayanan Publik: Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan publik bagi seluruh warga, termasuk pendatang.
• Pengembangan Ekonomi Daerah: Berkolaborasi dengan pemerintah daerah lain untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi di daerah asal pendatang.
• Pengendalian Tata Ruang: Mengendalikan pembangunan dan tata ruang kota untuk mencegah kepadatan penduduk yang berlebihan.
• Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang biaya hidup dan peluang ekonomi di Jakarta dan daerah lain.

Selain itu, Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengimbau kepada para pendatang untuk segera melapor ke RT/RW setempat dan memperbarui identitas kependudukan sesuai domisili. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para pendatang terdata dengan baik dan mendapatkan akses terhadap layanan publik yang dibutuhkan.

Berikut adalah imbauan dari Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin:

• Pastikan identitas kependudukan (KTP) sudah sesuai Domisili, jika belum segera lakukan pembaharuan agar kedepan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
• Lapor diri sebagai penduduk pendatang jika memang tinggal di Jakarta kurang dari 1 tahun.

Dengan langkah-langkah antisipatif dan kolaborasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan pemerintah daerah lain, diharapkan Jakarta dapat menjadi kota yang nyaman, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya, baik warga asli maupun pendatang.