Percepatan Transisi Energi: Satgas Dibentuk untuk Kejar Target Net Zero Emissions 2060

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam transisi energi dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi dan Ekonomi Hijau. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang bertujuan mempercepat pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.

Satgas ini dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembentukan Satgas ini sebagai upaya konkret untuk mencapai target pengurangan emisi yang ambisius, yaitu 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Satgas ini memiliki empat kelompok kerja utama:

• Energi Hijau: Fokus pada pengembangan dan implementasi sumber-sumber energi terbarukan.
• Industri Hijau: Mendorong praktik industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
• Kemitraan dan Investasi Hijau: Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, lembaga internasional, dan investor untuk memobilisasi pendanaan hijau.
• Pengembangan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Manusia: Memastikan transisi energi memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Realisasi Pendanaan dan Proyek Prioritas

Saat ini, JETP telah mengucurkan dana sebesar 1,1 miliar dolar AS untuk 54 proyek di Indonesia. Selain itu, International Partners Group (IPG), sebagai mitra JETP, menjamin ketersediaan dana sebesar 1 miliar dolar AS melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee. Dana ini akan digunakan untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih, termasuk:

• Pengembangan energi terbarukan (biotermal Muara Laboh di Sumatera Barat).
• Peningkatan efisiensi energi.
• Elektrifikasi sektor-sektor utama.
• Dekarbonisasi industri (Cirebon Power) dan infrastruktur (photovoltage di Saguling).

Langkah Strategis dan Transparansi

Pemerintah juga tengah mempercepat implementasi transisi energi melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

• Revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP).
• Percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan.
• Penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.

Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan keterlibatan aktif dari sektor swasta serta mitra internasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan transisi energi berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis digital yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, serta secara berkala mengadakan koordinasi untuk memastikan kelancaran implementasi program.

Dengan pembentukan Satgas Transisi Energi dan komitmen yang kuat dari pemerintah, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mencapai target NZE 2060 dan berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.