Integritas: Benteng Terkuat Melawan Korupsi di Daerah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya integritas individu dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di tingkat daerah. Dalam arahannya pada peluncuran Indikator Monitoring Center of Prevention (MCP) 2025, yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK pada Rabu (5/3/2025), Setyo menegaskan bahwa program pencegahan korupsi akan sia-sia tanpa landasan moral yang kuat dari para pejabat publik. Menurutnya, sekadar memberikan pelatihan dan pendidikan anti-korupsi tidak akan efektif jika individu tersebut telah memiliki niat buruk. "Memberikan ilmu sebanyak apapun, jika niatnya sudah tidak baik, semua upaya akan menjadi sia-sia," tegas Setyo. Ia mempertanyakan efektivitas pendekatan yang hanya berfokus pada perbaikan individu, mengingat pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen kolektif dan sistematis.

Setyo melanjutkan, korupsi seringkali muncul karena adanya peluang atau kesempatan. Ia menggunakan analogi sederhana: "Seringkali, seperti batu yang dilempar, kita menemukan kasus korupsi dan pungli di berbagai tempat." Analogi ini menggambarkan betapa mudahnya praktik korupsi terjadi jika tidak ada pengawasan dan sistem yang efektif. Oleh karena itu, fokus pencegahan korupsi menjadi sangat krusial. Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa integritas bukanlah sekadar pengetahuan, melainkan sikap dan perilaku yang tertanam dalam diri seseorang. Sejumlah besar pelatihan dan pemahaman hukum tidak akan mencegah korupsi jika individu tersebut memiliki niat jahat. Inilah yang menjadi inti permasalahan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Peran Kepala Daerah dan Sistem Pencegahan yang Efektif

Setyo menekankan peran krusial kepala daerah dalam meminimalisir potensi korupsi di wilayahnya. Komitmen kepala daerah untuk mematuhi sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah ditetapkan merupakan kunci keberhasilan. Sebaliknya, jika kepala daerah tidak patuh pada sistem ini, semua upaya pemerintah pusat akan menjadi sia-sia. "Sistem yang baik harus menjadi ekosistem yang lebih baik lagi," kata Setyo. Ia mengingatkan pentingnya regulasi yang tidak mempersulit, menghambat, dan menakutkan pelaku usaha dan investor. Regulasi yang baik harus mendukung iklim investasi yang sehat dan transparan, sekaligus mencegah terjadinya praktik korupsi.

Ketua KPK tersebut mendorong terciptanya sistem pencegahan korupsi yang lebih holistik dan efektif. Sistem tersebut perlu mencakup:

• Penguatan integritas individu melalui pendidikan karakter dan nilai-nilai anti korupsi.
• Peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
• Penyederhanaan birokrasi dan regulasi untuk menghindari celah korupsi.
• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan korupsi.
• Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi.

Dengan menggabungkan upaya pencegahan yang komprehensif dengan penegakan hukum yang tegas, Indonesia dapat secara efektif mengurangi dan memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Kesimpulan

Pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada komitmen dan integritas individu, serta sistem pencegahan yang efektif. Peran kepala daerah dan pemerintah pusat sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi. Penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun Indonesia yang bebas korupsi.