Pemerintah Finalisasi Persiapan Sekolah Rakyat: Fokus pada Guru dan Kurikulum

Pemerintah terus mematangkan persiapan pendirian Sekolah Rakyat yang direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa fokus utama saat ini adalah finalisasi opsi terkait tenaga pengajar dan kurikulum yang akan diterapkan di sekolah-sekolah tersebut.

Opsi Tenaga Pengajar

Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat dua opsi utama yang sedang dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan guru di Sekolah Rakyat. Kedua opsi tersebut adalah:

• Penugasan Guru dari Aparatur Sipil Negara (ASN): Pemerintah akan mempertimbangkan penugasan guru-guru yang berstatus ASN untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Hal ini diharapkan dapat menjamin kualitas tenaga pengajar dan memberikan stabilitas bagi sekolah.
• Perekrutan Guru Bersertifikasi: Opsi kedua adalah merekrut guru-guru yang telah memiliki sertifikasi pendidikan profesi guru. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa guru-guru tersebut telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dan siap untuk mengajar.

"Itu yang dua itu yang masih dimatangkan," kata Gus Ipul, Selasa (25/3/2025).

Finalisasi Kurikulum

Selain masalah guru, pemerintah juga sedang dalam tahap finalisasi kurikulum yang akan digunakan di Sekolah Rakyat. Satuan tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) bertanggung jawab untuk merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di Sekolah Rakyat.

"Kurikulumnya sudah cukup matang yang memimpin adalah Dikdasmen," ujarnya.

Tata Kelola dan Keterlibatan Kementerian Lain

Gus Ipul menekankan bahwa tata kelola Sekolah Rakyat akan dirancang sedemikian rupa agar tidak ada kesenjangan dengan sekolah-sekolah lain yang sudah ada. Untuk itu, pemerintah akan melibatkan berbagai kementerian terkait dalam pengelolaan Sekolah Rakyat, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

"Dikti juga, Kementerian Dikdasmen. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu. Yang penyelenggaranya pemerintah, jadi kita keroyokan," kata Gus Ipul.

Progres Pembangunan Sekolah Rakyat

Saat ini, terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap untuk beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Sementara itu, 82 Sekolah Rakyat lainnya masih dalam tahap asesmen bangunan dan lahan. Pemerintah daerah (Pemda) telah mengusulkan 200 titik bangunan atau lahan kosong untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

"Jumlah sekarang ada 82 yang sedang akan dimulai proses asesmennya oleh Pekerjaan Umum (PU)," ujarnya.

Keterlibatan Swasta dan Anggaran

Pemerintah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Pihak swasta juga akan dilibatkan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan bertanggung jawab dalam pembangunan fisik sekolah.

Gus Ipul menambahkan bahwa pemerintah masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk operasional Sekolah Rakyat. Perhitungan akan disesuaikan dengan biaya operasional per siswa dan jenjang pendidikan.

"Jadi, per orang itu berapa nanti kami sampaikan," ujarnya.

Biaya operasional akan berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung pada jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) dan indeks biaya hidup di masing-masing daerah.