Kemenkumham Proses Pendaftaran Struktur Baru DPP Partai Demokrat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) sedang memproses pendaftaran susunan pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk periode 2025-2030. Proses ini dilakukan setelah Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, beserta jajaran pengurus lainnya secara resmi mendaftarkan struktur kepengurusan yang baru kepada Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Atgas, pada Senin, 24 Maret 2025.

Direktur Jenderal AHU, Widodo Ekatjahjana, mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima berkas pendaftaran tersebut. "Sudah masuk, saat ini sedang kami proses sesuai ketentuan peraturan yang berlaku," ujarnya kepada awak media pada Selasa, 25 Maret 2025. Pernyataan ini memberikan kepastian bahwa proses administrasi sedang berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pengumuman Struktur Baru DPP Demokrat oleh AHY

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah mengumumkan susunan lengkap pengurus DPP Partai Demokrat periode 2025-2030. Pengumuman ini disampaikan setelah AHY kembali terpilih sebagai Ketua Umum dalam Kongres VI Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 25 Februari 2025.

"Jadi ini adalah struktur DPP Partai Demokrat lima tahun ke depan. Bisa ada perubahan tergantung kebutuhan," jelas AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, pada Minggu, 23 Maret 2025. AHY menekankan bahwa susunan kepengurusan ini dapat disesuaikan di masa mendatang, tergantung pada dinamika dan kebutuhan organisasi.

Perubahan dan Penambahan Struktur Organisasi

Dalam pengumuman tersebut, AHY mengungkapkan beberapa perubahan signifikan dalam struktur kepengurusan Partai Demokrat periode ini. Perubahan tersebut meliputi:

• Pembentukan Dua Badan Baru: Partai Demokrat membentuk dua badan baru, yaitu Badan Saksi Nasional (BSN) dan Badan Logistik Partai (BLP). Pembentukan badan-badan ini menunjukkan upaya partai untuk memperkuat aspek pengawasan pemilu dan logistik partai.
• Penunjukan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum: AHY menunjuk Herman Khaeron sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan Irwan Fecho sebagai Bendahara Umum. Penunjukan ini menandakan kepercayaan AHY kepada kedua kader tersebut untuk memimpin posisi strategis dalam partai.
• Penetapan Wakil Ketua Umum: Terdapat tujuh kader yang ditetapkan sebagai wakil ketua umum, yaitu:
  • Edhie Baskoro Yudhoyono
  • Teuku Riefky Harsya
  • Dody Hanggodo
  • Benny Kabur Harman
  • Dede Yusuf Macan Effendi
  • Vera Febryanti
  • Letjen (Purn) Ediwan Prabowo

Penetapan nama-nama tersebut sebagai wakil ketua umum menunjukkan representasi yang luas dari berbagai kalangan dalam kepemimpinan partai.

Proses verifikasi oleh Kemenkumham ini merupakan tahapan penting dalam memastikan legalitas dan legitimasi kepengurusan baru Partai Demokrat. Hasil verifikasi ini akan menjadi dasar hukum bagi pengurus DPP Partai Demokrat periode 2025-2030 untuk menjalankan roda organisasi dan melaksanakan program-program partai ke depan.