Ketua DPR RI, Puan Maharani, kembali menyerukan pentingnya respons cepat dan proaktif dari negara dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Dalam pidatonya pada rapat paripurna penutupan masa sidang II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025), Puan menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan dan subjek utama dalam setiap kebijakan publik.

"Negara, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, wajib hukumnya untuk senantiasa mawas diri, mendengarkan secara seksama aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, serta mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat secara tepat dan efektif. Kehadiran negara harus dirasakan dalam wujud perlindungan, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan kesejahteraan rakyat," tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan menyoroti pentingnya memangkas birokrasi dan mempercepat proses penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Ia menekankan bahwa penundaan, sekecil apapun, dapat berdampak signifikan bagi mereka yang membutuhkan bantuan negara.

"Bagi masyarakat yang menggantungkan harapan pada kehadiran negara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup, menunggu satu hari saja terasa bagaikan satu tahun. Oleh karena itu, kecepatan dan efisiensi dalam memberikan solusi adalah kunci utama," imbuhnya.

Politisi senior PDI Perjuangan itu mengakui bahwa proses pembahasan dan pengambilan keputusan di tingkat legislatif dan eksekutif seringkali memakan waktu yang tidak sedikit. Namun, ia mengingatkan bahwa lamanya proses tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat.

"Kita, di DPR RI dan pemerintah, terkadang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membahas secara mendalam dan mencari solusi yang komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat. Namun, kita harus senantiasa berupaya untuk meminimalkan waktu tunggu tersebut dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat," jelasnya.

Puan juga mengingatkan agar negara tidak menunggu hingga suatu permasalahan menjadi viral di media sosial sebelum mengambil tindakan. Ia menekankan bahwa respons proaktif dan cepat dari negara adalah wujud nyata dari komitmen untuk melayani rakyat.

"Negara harus hadir tanpa harus menunggu rakyat berteriak dan menuntut melalui viralnya sebuah isu. Kecepatan dalam bertindak tidak boleh mengorbankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kita harus bertindak secara terukur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Niat baik saja tidak cukup dalam merumuskan kebijakan publik. Dibutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku," pungkas Puan.

Secara keseluruhan, pernyataan Puan Maharani ini menggarisbawahi pentingnya sinergitas antara negara dan rakyat dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini juga menjadi pengingat bagi seluruh aparatur negara untuk senantiasa mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak cepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan Puan Maharani:

• Negara harus mendengarkan aspirasi rakyat.
• Kebijakan publik harus mawas diri dan mengartikulasikan kepentingan rakyat.
• Negara harus hadir dalam melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan rakyat.
• Penyelesaian masalah tidak boleh menunggu viral.
• Tindakan cepat harus terukur, berintegritas, transparan, dan akuntabel.