Pupuk Indonesia Pastikan Stok Aman dan Distribusi Lancar Jelang Musim Tanam Kedua 2025

PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan jaminan ketersediaan pupuk nasional yang aman dan siap didistribusikan menjelang musim tanam kedua tahun 2025. Pernyataan ini sekaligus menepis kekhawatiran petani terkait pasokan pupuk, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, mengungkapkan bahwa stok pupuk per tanggal 20 Maret 2025 mencapai 1,63 juta ton. Jumlah ini terdiri dari 1,19 juta ton pupuk bersubsidi dan 445 ribu ton pupuk non-subsidi.

"Pupuk Indonesia berkomitmen penuh untuk menjaga ketersediaan pupuk bagi petani, terutama di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Hal ini merupakan wujud dukungan kami terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional," tegas Wijaya.

Rincian Stok Pupuk:

• Pupuk Subsidi: 1,19 juta ton, meliputi:
  • Urea: 581 ribu ton
  • NPK: 552 ribu ton
  • NPK Formula Khusus: 22 ribu ton
  • Organik: 33 ribu ton
• Pupuk Non-Subsidi: 445 ribu ton, meliputi:
  • Urea: 361 ribu ton
  • NPK: 84 ribu ton

Selain memastikan ketersediaan stok, Pupuk Indonesia juga mencatat realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang menggembirakan, mencapai 1,52 juta ton. Angka ini melampaui realisasi periode yang sama tahun 2024 yang hanya mencapai 1,142 juta ton.

Rincian Penyaluran Pupuk Subsidi:

• Urea: 731 ribu ton
• NPK: 728 ribu ton
• NPK Formula Khusus: 11 ribu ton
• Organik: 51 ribu ton

"Peningkatan penyaluran ini menunjukkan efektivitas upaya penyederhanaan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi yang telah dilakukan pemerintah bersama Pupuk Indonesia. Kami akan terus berupaya agar penyaluran pupuk semakin mudah dan tepat sasaran," jelas Wijaya.

Dengan stok yang memadai dan distribusi yang lancar, Pupuk Indonesia optimistis dapat memenuhi kebutuhan pupuk petani pada musim tanam kedua tahun 2025 yang akan dimulai pada bulan April. Perusahaan juga menargetkan dapat memenuhi seluruh alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 sebesar 9,5 juta ton.

"Kami berharap tren positif ini terus berlanjut hingga akhir tahun, sehingga Pupuk Indonesia dapat berkontribusi maksimal dalam upaya pemerintah mencapai swasembada pangan," imbuh Wijaya.

Infrastruktur Distribusi yang Mumpuni

Wijaya menambahkan, penyaluran pupuk didukung oleh jaringan distribusi yang luas, meliputi 1.067 distributor dengan lebih dari 27 ribu kios atau pengecer. Selain itu, Pupuk Indonesia juga bekerjasama dengan 107 penyedia jasa kapal dengan 179 trayek pelayaran, 274 penyedia jasa truk dengan 1.288 rute, serta memanfaatkan 4 rute distribusi melalui kereta api.

Pemanfaatan Teknologi dalam Distribusi

Untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran, Pupuk Indonesia memanfaatkan aplikasi I-Pubers yang memungkinkan petani terdaftar menebus pupuk hanya dengan menggunakan KTP. Pengawasan berbasis Command Center juga memungkinkan perusahaan untuk memantau penyaluran secara real-time.

Jadwal Distribusi dan Pengecualian Pembatasan Angkutan Barang

Wijaya menjelaskan bahwa kegiatan distribusi pupuk akan tetap berlangsung hingga Jumat, 28 Maret 2025, dan akan kembali beroperasi penuh pada Kamis, 3 April 2025.

"Seluruh lini distribusi Pupuk Indonesia wajib beroperasi kembali pada 3 April untuk mendukung musim tanam kedua. Seluruh stakeholder harus memastikan operasional berjalan normal pasca libur," tegasnya.

Lebih lanjut, Wijaya memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi tidak akan terpengaruh oleh kebijakan pembatasan angkutan barang selama periode mudik Lebaran. Pupuk termasuk dalam kategori kebutuhan pokok yang dikecualikan dari pembatasan tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Instansi tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Arus Mudik dan Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1466 H.

"Pupuk Indonesia menjamin kelancaran distribusi pupuk menjelang dan sesudah Lebaran, karena pupuk termasuk komoditas yang mendapat pengecualian," pungkas Wijaya. Dengan langkah-langkah ini, Pupuk Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.