DPR Desak Pemerintah Proaktif Selesaikan Masalah Rakyat Tanpa Menunggu Viral

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan kritik konstruktif terhadap pemerintah terkait respons terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam pidatonya pada rapat paripurna penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/3/2025), Puan menekankan pentingnya kehadiran negara secara cepat dan tepat, tanpa harus menunggu viralnya sebuah kasus di media sosial.

"Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara," tegas Puan. Ia mengajak seluruh elemen pemerintah dan DPR RI untuk berkomitmen dalam merespons keluhan masyarakat dengan sigap. Puan menyoroti berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi rakyat, mulai dari lapangan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga kesejahteraan petani dan nelayan. Permasalahan-permasalahan ini memerlukan penanganan yang cepat dan efektif dari pemerintah.

Namun, Puan mengingatkan bahwa kecepatan dalam bertindak tidak boleh mengorbankan tata kelola yang baik. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan kewenangan dalam setiap tindakan dan kebijakan publik yang diambil. "Bertindak cepat tidak berarti kita mengabaikan tata kelola yang baik. Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Kita harus membangun budaya kerja membiasakan yang benar dan bukannya malah membenarkan yang bias," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan mengajak pemerintah untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Ia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah subjek utama dari kebijakan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus senantiasa mendengarkan, memahami, dan mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani:

• Kehadiran Negara yang Proaktif: Negara harus hadir menyelesaikan masalah rakyat tanpa menunggu viral di media sosial.
• Respons Cepat dan Tepat: Pemerintah dan DPR RI harus berkomitmen untuk merespons keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat.
• Tata Kelola yang Baik: Kecepatan dalam bertindak tidak boleh mengorbankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
• Mendengarkan Aspirasi Rakyat: Pemerintah harus peka terhadap aspirasi masyarakat dan menjadikannya landasan dalam pembuatan kebijakan publik.
• Tanggung Jawab Negara: Negara bertanggung jawab untuk melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyat.

Dengan demikian, Puan Maharani mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dan responsif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kehadiran negara yang cepat, tepat, dan berintegritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.