Pemerintah Sanggah Data PHK yang Dirilis Apindo: Angka Belasan Ribu Lebih Realistis

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah klaim Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengenai gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mencapai 40 ribu kasus di awal tahun 2025. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa data yang dimiliki Kemnaker menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, yaitu di kisaran belasan ribu pekerja.

"Belum sampai sebesar itu. Jadi angka kita itu belasan ribu," ujar Menaker Yassierli kepada awak media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (25/3/2025). Pernyataan ini sekaligus mengoreksi laporan Apindo yang juga menyebutkan angka PHK sepanjang tahun 2024 mencapai 250 ribu orang.

Perbedaan data ini menimbulkan pertanyaan mengenai metodologi pengumpulan data PHK yang digunakan oleh masing-masing pihak. Apindo mengklaim data mereka bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan pencairan jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Sementara itu, Kemnaker belum memaparkan secara detail sumber data yang mereka gunakan.

Ketika ditanya mengenai implikasi PHK massal di perusahaan tekstil Sritex, Menaker Yassierli memilih untuk tidak memberikan jawaban spesifik. Ia hanya menyampaikan bahwa sekitar 10 ribu mantan karyawan Sritex akan segera dipekerjakan kembali pasca-Lebaran Idulfitri. "Sritex itu kan sebenarnya sekarang kondisinya itu kan akan dipekerjakan kembali, ya ada sekitar 10.000," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengungkapkan bahwa PHK paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang. Ia juga memprediksi bahwa jumlah PHK akan terus meningkat jika pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Bob Azam juga menyampaikan bahwa PHK hingga Februari 2025 ini berasal dari sektor padat karya yang memang lagi rentan dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat apabila pemerintah tidak menemukan 'obat' yang manjur untuk memperbaikinya.

Implikasi dan Tantangan ke Depan

Perbedaan data PHK antara pemerintah dan Apindo mengindikasikan adanya tantangan dalam memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai dinamika pasar tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menjadi krusial mengingat data PHK merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi ekonomi dan sosial suatu negara.

Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan bahwa data yang mereka miliki akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Di sisi lain, Apindo sebagai representasi pengusaha juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai situasi ketenagakerjaan di sektor industri.

Ke depan, pemerintah perlu menggandeng berbagai pihak terkait, termasuk serikat pekerja, akademisi, dan lembaga riset independen, untuk membangun sistem pengumpulan data PHK yang lebih kredibel dan terpercaya. Selain itu, pemerintah juga perlu fokus pada upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya PHK massal, seperti memberikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan pekerja, serta memfasilitasi restrukturisasi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Perbedaan Data: Terdapat perbedaan signifikan antara data PHK yang dirilis oleh Kemnaker dan Apindo.
• Sektor Padat Karya: Sektor padat karya menjadi sektor yang paling rentan terhadap PHK.
• Upaya Pemerintah: Pemerintah berupaya untuk memfasilitasi penyerapan kembali tenaga kerja yang terkena PHK, seperti dalam kasus Sritex.
• Prediksi Apindo: Apindo memprediksi jumlah PHK akan terus meningkat jika tidak ada langkah-langkah strategis dari pemerintah.
• Transparansi Data: Pentingnya transparansi dan akurasi data PHK untuk pengambilan kebijakan yang tepat.