TNI Perketat Seleksi Prajurit untuk Jabatan Sipil Guna Jaga Reputasi

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperketat proses seleksi prajurit aktif yang akan mengisi jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap revisi Undang-Undang (UU) TNI yang membuka peluang lebih besar bagi personel militer untuk berkiprah di sektor pemerintahan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa seleksi ketat diperlukan untuk memastikan prajurit yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, serta mampu menjaga nama baik institusi TNI.

"Kami sangat mengapresiasi masukan dari berbagai pihak, termasuk Centre for Strategic and International Studies (CSIS), terkait pentingnya seleksi yang ketat," ujar Brigjen Kristomei dalam sebuah diskusi daring. "Saat ini, kami sedang menyusun mekanisme seleksi yang komprehensif untuk prajurit TNI aktif yang akan ditempatkan di kementerian atau lembaga."

Brigjen Kristomei menjelaskan bahwa proses seleksi akan melibatkan beberapa tahapan. Pertama, kementerian atau lembaga yang membutuhkan personel dari TNI akan mengajukan permintaan resmi ke Mabes TNI. Permintaan ini harus disertai dengan deskripsi jabatan yang jelas serta kualifikasi yang dibutuhkan.

Selanjutnya, Mabes TNI akan melakukan penyaringan awal berdasarkan data personel yang tersedia. Prajurit yang memenuhi kriteria awal akan diikutsertakan dalam proses asesmen yang meliputi:

• Uji Kompetensi: Mengukur kemampuan teknis dan manajerial yang relevan dengan jabatan yang dilamar.
• Tes Psikologi: Menilai kepribadian, stabilitas emosi, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru.
• Wawancara: Menggali мотивация, pengalaman, dan visi kandidat terkait jabatan yang diincar.
• Penelusuran Rekam Jejak: Memastikan kandidat tidak memiliki catatan disiplin atau pelanggaran hukum.

Setelah melalui proses asesmen yang ketat, Mabes TNI akan menyerahkan daftar kandidat terbaik kepada kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Pihak kementerian atau lembaga kemudian akan melakukan seleksi lanjutan sesuai dengan kebutuhan dan prosedur internal mereka.

"Kami tidak ingin prajurit yang ditempatkan di jabatan sipil justru mengecewakan," tegas Brigjen Kristomei. "Kami ingin mereka memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kementerian atau lembaga tempat mereka bertugas, sekaligus menjaga nama baik TNI."

Lebih lanjut, Brigjen Kristomei menambahkan bahwa penempatan prajurit di jabatan sipil bukan hanya sekadar penugasan, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada negara. Oleh karena itu, prajurit yang terpilih harus memiliki dedikasi yang tinggi, profesionalisme, dan integritas yang tidak diragukan.

Sebelumnya, CSIS memang menyarankan agar pemerintah melakukan seleksi terbuka dan kompetitif bagi perwira TNI aktif yang akan mengisi jabatan sipil. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik penunjukan langsung yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, menekankan bahwa seleksi yang transparan dan akuntabel akan menghasilkan perwira yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi negara.

Dengan adanya pengetatan seleksi ini, diharapkan prajurit TNI yang bertugas di jabatan sipil dapat menjalankan amanah dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Hal ini juga sekaligus menjadi bukti komitmen TNI untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap penugasan yang diemban.