Thaksin Shinawatra di Dewan Penasihat Danantara: Keputusan Kontroversial

Penunjukan Thaksin Shinawatra sebagai anggota Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto telah memicu perdebatan dan kontroversi di kalangan publik. Pengumuman struktur lengkap BPI Danantara, yang disampaikan oleh CEO Rosan Roeslani, memang mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, nama Thaksin Shinawatra tidak pernah muncul dalam spekulasi sebelumnya, yang lebih santer dikaitkan dengan Tony Blair dan Ray Dalio. Ketidakhadiran Tony Blair dalam struktur final semakin mempertegas kejutan ini.

Kontroversi ini berakar pada rekam jejak Thaksin Shinawatra yang penuh dengan permasalahan hukum dan politik selama menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand. Putusan Mahkamah Agung Thailand yang menyatakan dirinya bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan menjadi noda yang sulit dihapus. Kasus korupsi dan penghindaran pajak terkait penjualan saham Shin Corp kepada Temasek semakin memperburuk citranya.

Pertimbangan Etis dan Reputasi

Kehadiran seorang mantan narapidana korupsi dalam jajaran Dewan Penasihat sebuah lembaga yang mengelola aset negara triliunan rupiah menimbulkan pertanyaan serius tentang etika dan tata kelola. Apakah seorang yang pernah terbukti bersalah menyalahgunakan kekuasaan pantas memberikan nasihat strategis terkait investasi dan pengelolaan dana publik? Publik dan pasar modal berpotensi merespons negatif, yang dapat merusak reputasi BPI Danantara dan menghambat upaya menarik investasi asing.

Selain rekam jejak hukumnya, sosok Thaksin Shinawatra juga lekat dengan kontroversi politik. Kudeta militer tahun 2006 dan statusnya sebagai buronan selama 15 tahun semakin menambah daftar panjang permasalahan yang mengelilinginya. Keterlibatannya dalam konflik kepentingan terkait pinjaman Exim Bank dan skema lotere ilegal juga menjadi sorotan.

Dampak pada Tata Kelola dan Investasi

Penunjukan Thaksin Shinawatra berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap tata kelola BPI Danantara, baik di mata publik maupun investor. Hal ini dapat berdampak pada kinerja pasar saham (IHSG) dan mempersulit upaya Danantara untuk menjalin kemitraan strategis dengan investor asing dalam proyek-proyek pemerintah. BPI Danantara membutuhkan sosok yang bersih dan tidak kontroversial dalam jajaran Dewan Penasihat untuk memastikan kepercayaan publik dan investor.

Sosok yang bersih, dalam konteks ini, adalah individu yang tidak memiliki rekam jejak kriminal, terutama korupsi. Sosok yang tidak kontroversial adalah individu yang tidak sering menimbulkan kegaduhan, sentimen negatif publik, atau polarisasi di masyarakat. Dengan kehadiran sosok-sosok seperti itu, Dewan Penasihat BPI Danantara dapat memberikan masukan yang obyektif dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga membantu BPI Danantara mencapai tujuannya dalam mengoptimalkan aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

• Alternatif yang Lebih Ideal: Seharusnya, pemerintah mempertimbangkan tokoh-tokoh dengan reputasi yang tidak tercela dan memiliki keahlian relevan di bidang investasi, keuangan, atau tata kelola perusahaan. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut akan memberikan legitimasi dan kredibilitas yang lebih besar bagi BPI Danantara.
• Perlunya Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai alasan penunjukan Thaksin Shinawatra dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan di BPI Danantara tetap transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan investor.
• Evaluasi Berkelanjutan: Efektivitas Dewan Penasihat, termasuk peran Thaksin Shinawatra, perlu dievaluasi secara berkala. Jika kehadirannya terbukti berdampak negatif pada kinerja atau reputasi BPI Danantara, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menggantinya dengan tokoh yang lebih sesuai.

Keputusan menunjuk Thaksin Shinawatra sebagai Dewan Penasihat BPI Danantara adalah langkah yang berisiko dan perlu dikelola dengan hati-hati. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk memitigasi potensi dampak negatif dan memastikan bahwa BPI Danantara tetap beroperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kepentingan negara.