Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengambil langkah proaktif dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Pertemuan dengan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pada Senin (24/3/2025), menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.

Inisiatif ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud keseriusan dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran. Pramono Anung menekankan pentingnya pendampingan KPK dalam setiap tahapan pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah. Menurutnya, pengawasan ketat dari lembaga antirasuah ini akan menjadi benteng pertahanan dalam menjaga APBD yang nilainya sangat besar agar tidak diselewengkan.

"Saya meminta adanya asistensi dan pendampingan. Karena ini merupakan bagian preventif dari pemerintah Jakarta, supaya segala sesuatu karena APBD-nya besar diawasi baik oleh Kejaksaan maupun oleh KPK," tegas Pramono Anung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (25/3/2025).

Sebelum menggandeng KPK, pada Jumat (7/3/2025), Pramono Anung juga telah melakukan kunjungan ke Kejaksaan Agung untuk meminta pendampingan dalam mengawal program-program strategis Pemprov Jakarta selama masa kepemimpinannya. Langkah ini menunjukkan komitmennya untuk merangkul seluruh aparat penegak hukum dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Keterbukaan dan kerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian dan TNI, menjadi kunci utama dalam strategi Pramono Anung. Ia meyakini bahwa komunikasi yang baik dan koordinasi yang solid antarinstansi akan mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan efektivitas program-program pemerintah daerah.

"Biasanya (mengunjungi) semua aparat penegak hukum termasuk kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, nanti pada waktunya juga ke TNI saya akan datang," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat lalu.

Pramono Anung menekankan bahwa transparansi bukan hanya sekadar jargon, tetapi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dengan menjalin komunikasi yang terbuka dan responsif terhadap berbagai permasalahan, ia berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Jakarta.

Berikut adalah poin-poin penting yang ditekankan oleh Gubernur Pramono Anung:

• Pendampingan KPK: Meminta asistensi dan pendampingan KPK dalam pengelolaan APBD Jakarta.
• Pengawasan Preventif: Upaya preventif untuk mencegah penyimpangan anggaran.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
• Kerja Sama Lintas Instansi: Menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan berbagai lembaga penegak hukum.
• Penyelesaian Masalah Efektif: Memastikan penyelesaian masalah secara cepat dan efektif melalui koordinasi yang baik.

Inisiatif Gubernur Pramono Anung ini patut diapresiasi sebagai langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Jakarta. Dengan menggandeng KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, diharapkan APBD Jakarta dapat dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.